Sabtu, November 14, 2026
BerandaAdikaryaAnti Korupsi Dalam konteks HAM, Merupakan Urusan Pembangunan Karakter Setiap Manusia

Anti Korupsi Dalam konteks HAM, Merupakan Urusan Pembangunan Karakter Setiap Manusia

Jumlah Pembaca : 39

JabarGo.com /Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi berpandangan anti korupsi dalam konteks hak asasi manusia (HAM) merupakan urusan pembangunan karakter dari setiap manusia sendiri yang perlu didorong bersama.

“Membangun karakter menjadi bagian dari upaya memberantas korupsi dan itu bisa dimulai dari hal yang kecil, di antaranya jangan membuang sampah sembarangan, peduli lingkungan, kasih sayang sesama makhluk hidup,” katanya.

Politisi Golkar Jabar ini berpandangan, landasan HAM yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa anti korupsi dan bisa menjadi bangsa yang beradab.

“Kaitan antara korupsi dan pelanggaran HAM bisa dilihat dari gagalnya sebuah negara dalam mencapai tujuannya, salah satunya gagalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika dilihat dari Pancasila,” ujarnya, Jumat (18/11/22).

Selain itu, Haji Kusnadi berpendapat bahwa, korupsi juga bisa mengkudeta dan menyebabkan persoalan-persoalan baru, seperti kemiskinan, pelayanan publik menjadi rusak, kualitas hasil pembangunan menjadi buruk dan ruang untuk masyarakat menjadi sempit.

“Hukuman mati bisa membereskan korupsi mungkin melihat dari China yang rapor pemberantasan korupsinya enggak bagus, contoh, negara yang rapor pemberantasan korupsinya bagus adalah Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, New Zealand dan negara ini anti hukuman mati,” ungkapnya.

Reformasi atau merubah kebudayaan menjadi faktor dan hal kedua adalah penghormatan HAM, sedangkan terkait pendekatan hukum dengan memiskinkan aset pelaku korupsi, di Indonesia aset yang bisa diambil alih negara dalam rangka proses penegakan hukum dalam setiap tahun hanya kira-kira 4 sampai 6 persen dari total kerugian negara yang lahir dari korupsi atau tergolong sangat rendah.

“Penyebabnya adalah aturan main soal kewenangan untuk merampas aset secara lebih mudah. Maka dari itu pihaknya tengah mendorong Undang-Undang Perampasan Aset. Berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, jumlahnya hanya belasan dari ribuan tersangka kasus korupsi.” Ucapnya.

“Memberantas korupsi hal yang mudah dan akan menjadi lebih sulit jika dari diri pribadi tidak aktif terlibat,” pungkasnya.(*)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler