JabarGo.com /Bandung – Habis jatuh tertimpa tangga. Kurang lebih seperti itu nasib yang dialami para Tenaga Kerja Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pangandaran saat ini. Setelah gajinya tersendat beberapa waktu lalu, nominalnya pun ternyata berkurang setengahnya alias dipotong 50 persen.
Diketahui, gaji yang harus terima oleh para Pegawai Pemerintah dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari mulai Rp1,1 Juta hingga Rp1,8 Juta selama tiga bulan. Kini mereka hanya dapat separohnya saja. Lebih brurk lagi, kebijakan pemotongan 50 persen gaji para Pegawai Pemerintah dengan SPK tidak diterima secara tertulis. Akibanya, beberapa pegawai sempat mogok kerja.
“Sebelumnya gaji sudah telat. Ada yang sebulan hingga tiga bulan, sekarang malah harus dipotong 50 persen dari Oktober hingga Desember. Ya seperti habis jatuh tertimpa tangga,” kata Anggota DPRD jabar Fraksi Golkar Reynaldi.
Jumat (9/12/22) Reynaldi menjelaskan, menurut informasi yang didapat, hasil rapat, tidak ada keputusan secara tertulis soal pemotongan gaji 50 persen. Namun, sehari yang lalu, ia mengaku, menerima Surat Edaran yang menjelaskan rencana perubahan Anggaran Tahun 2023.
” Bukan oleh Bupati, SE itu ditandatangani oleh Sekda dalam surat itu memang ada Pemotongan, bukan 50 persen tapi hanya dibayar 10 Bulan,” Ungkapnya.
Atas kebijakan pemotongan itu, beberapa Pegawai Pemerintah dengan SPK sempat melakukan mogok kerja bahkan disalahsatu Dinas ada sopir yang mengembalikan kunci ke kantornya.
” Lebih ke sedih aja sih kalau dipotong gini yang bekerja di kantor bahkan ditugaskan di lapangan harus berjibaku setiap hari dan gaji dibawah UMR malah dipotong.” Pungkasnya.(*)
