Peringatan Hakordia Tingkat Jabar, Wakil Ketua KPK : Harta Tidak Dibawa Mati, Bupati Bandung : Kami Bangga Bisa Jadi Pembicara

JabarGo.com /Bandung – Sejumlah Kepala Daerah dan para pejabat Pemprov Jabar serta sejumlah perwakilan dari lembaga tinggi negara, Selasa (6/12/22) mengikuti Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, mengingatkan Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusunya di Jabar, bahwa harta tak dibawa mati, dan berpesan, banyak atau sedikitnya harta hitungannya sangat relatif.

Baca Juga : Proses Kredit Tak Sesuai Aturan Hingga Rugikan Negara Rp. 34 Miliar, Bos BPR Di Indramayu Ditahan Kejati Jabar

“Di Hakordia ini saya sampaikan berapapun jumlah harta yang bapak ibu miliki itulah jatah atau rezeki yang dimiliki, jangan dicari lagi harta itu dari bukan hak kita dari Tuhan YME,” tegasnya.

Sebelumnya telah dilaksanakan Seminar Nasional bertajuk ‘Menciptakan Layanan Publik Bebas Korupsi’ dalam kesempatan tersebut dijelaskan Johan, terdapat empat aspek munculnya korupsi,

Baca Juga : Ijian Keluar Kelas Saat Ujian Sekolah, Ternyata Siswi SMA Di Bekasi Melahirkan Seorang Bayi Perempuan Dan Dibuang

“Histori, filosofi, sosiologi dan terakhir aspek yuridis, awal aspek sejarah sudah ada sejak negara terbentuk, semua aturan kebijakan korupsi bermula dari banyaknya kebijakan infrastruktur negara saat itu tidak ada realisasinya,” jelasnya.

Maka, lanjut Johan, pada saat itu Presiden Soekarno mencegah korupsi dengan membuat aturan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.

“Sedangkan filosofinya, uang rakyat yang diperoleh negara tidak disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari uang rakyat tersebut,” ujarnya.

Baca Juga : Saksi Stelly : Begini Modus Eks Ketua DPRD Jabar Dan Istri Rugikan Asset Dan Uang Saya..

Terpisah, Bupati Bandung Dadang Supriatna (DS) mengungkapkan, sebuah kehormatan bagi Kabupaten Bandung yang telah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara dalam kegiatan puncak acara Hakordia.

“Permintaan itu merupakan kehormatan bagi Kabupaten Bandung, kami dari awal berkomitmen agar pelayanan publik harus terbebas dari praktik pungli,” ungkapnya.

Baca Juga : Tuntut Kebijakan Alokasi UMP 2023, Ribuan Buruh Kepung Gedung Sate Senin Siang Tadi

DS sendiri dijadikan pembicara dalam acara tersebut karena dianggap berani dan berhasil menggulirkan kebijakan layanan yang transparan dan akuntabel,

“Dalam penilaian KPK, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung memiliki nilai 90, dan dinilai berhasil membina Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, masuk dalam 10 desa percontohan anti korupsi di Indonesia,” pungkasnya.(*)