Jumat, November 13, 2026
BerandaUncategorizedProses Kredit Tak Sesuai Aturan Hingga Rugikan Negara Rp. 34 Miliar, Bos...

Proses Kredit Tak Sesuai Aturan Hingga Rugikan Negara Rp. 34 Miliar, Bos BPR Di Indramayu Ditahan Kejati Jabar

Jumlah Pembaca : 52

JabarGo.com /Bandung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa barat (Jabar) melakukan penjemputan serta menahan langsung dua orang tersangka diduga kasus korupsi BPR Karya Remaja di Indramayu, Senin (5/12/22).

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Jabar telah melakukan serangkaian penyidikan kaitan dengan dugaan korupsi BPR Karya Remaja yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp. 34 miliar.

Baca Juga : Ijian Keluar Kelas Saat Ujian Sekolah, Ternyata Siswi SMA Di Bekasi Melahirkan Seorang Bayi Perempuan Dan Dibuang

“Usai penyidikan, ditemukan kerugian negara Rp. 34 miliar, dan penahanan dua tersangka dilakukan dengan dugaan penyimpangan pemberian kredit di BPR Karya Remaja tahun 2020-2021,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni berinisial S yang merupakan Direktur Utama (Dirut) dan seorang tersangka lainnya DH yang tidak lain adalah Debitur BPR Karya Remaja Indramayu.

Baca Juga : Saksi Stelly : Begini Modus Eks Ketua DPRD Jabar Dan Istri Rugikan Asset Dan Uang Saya..

“Kedua tersangka telah ditahan di Rutan Negara Kelas I Kebonwaru Bandung, untuk 20 hari kedepan sejak tanggal 05 – 24 Desember 2022,” katanya.

Tersangka S selaku Dirut BPR Karya Remaja secara melawan hukum memerintahkan pencairan dana untuk kredit yang diajukan tersangka DH selaku Debitur, meskipun proses pencairan kreditnya tidak sesuai dengan prosedur perkreditan.

Baca Juga : Tuntut Kebijakan Alokasi UMP 2023, Ribuan Buruh Kepung Gedung Sate Senin Siang Tadi

“Ada beberapa pengajuan kredit yang diberikan tanpa melalui tahapan-tahapan dan ketentuan perkreditan, akibatnya kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 34 milyar,” ungkap Riyono.

Atas perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat dengan Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler