JabarGo.com /Bandung – Ribuan buruh dari berbagai organisasi atau serikat buruh memadati halaman Kantor Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Gedung Sate di Jalan Diponogoro Bandung Senin (5/12/22).
Kedatangan ribuan buruh tersebut tidak lain agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil menaikkan UMP 2023 sesuai aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Kedatangan kami Gedung Sate tidak lain untuk memprotes kebijakan alokasi UMP 2023 yang menurut kami tidak sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku,” kata Ketua Umum (Ketum) KSPSI Jabar, Roy jinto.
Selain memprotes kebijakan alokasi UMP 2023, ribuan buruh ini juga menuntut agar UMK tahun 2023 nanti harus sesuai dengan Rekomendasi Bupati atau Walikota.
“Tetapkan UMK 2023 sesuai rekomendasi bupati/walikota sebagai pleno di Dewan Pengupahan Provinsi atau Depeprov,” katanya.
Kemudian, terbitkan segera Keputusan Gubernur (Kepgub) kaitan upah pekerja atau buruh untuk masa kerja satu tahun atau lebih, selain itu kepgub ini nantinya akan merubah aturan yang menyatakan UMP Jabar 2023 khusus pegawai yang hanya satu tahun.
“Buruh meminta ada aturan agar hal itu berlaku tidak hanya untuk satu tahun, jadi kepgub tersebut jelas harus diubah dengan mempertimbangkan pegawai lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Baca Juga : Dinggap Bahayakan Kerja Jurnalis, 17 Pasal Dalam RKHUP Wajib Ditunda Pengesahannya
Diakui, UMP Jabar 2023, sudah mengalami kenaikan sebesar 7,88 persen atau Rp. 1, 986 juta, adapun UMK Jabar 2023 nantinya akan ditentukan paling lambat pada 7 Desember 2022.
“Informasi usulan kenaikannya di 27 kabupaten dan kota sudah ada, rata-rata rekomendasi bupati/walikota di Jabar berkisar 10 persen, dan paling tinggi Kabupaten Bandung Barat 27 persen,” pungkasnya.(*)
