JabarGo.com |Bandung – Pendaftaran bakal calon legislatif (Baleg) untuk pemilu 2024 masih akan berlangsung kurang lebih enam bulan kedepan, berbagai persiapan partai politik (Parpol) terus dilakukan salah satunya memaksimalkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.
Aturan kewajiban kuota 30 persen bagi baleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi, dan tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
“Kemudian, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009,” kata Putri.
Pemiliik nama lengkap Nurassyifa Anggarawati Agustina alias Putri ini menjelaskan, angka 30 persen ini didasari pada hasil penelitian PBB yang menyatakan jumlah minimum, guna terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.
“Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan,” jelasnya.
Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.
“Seturut data Inter Parliamentary Union (IPU), seperti dikutip Scholastica Gerintya (2017) di level ASEAN Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen0” ujar Putri.
Sementara di level dunia internasional, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan, kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.
“Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung,” umgkapnya.
Menurutnya, rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua pembacaan, prtama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia.
“Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik,” ucapnya.
Praktik politik patriarkis ini tumbuh subur dan cenderung ditanggapi secara permisif lantaran dilatari oleh sejumlah hal, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, patriarkisme kadung menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun, lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar belaka.
“Bahkan, perempuan yang nyaris selalu menjadi pihak pesakitan alias korban atas budaya patriarki tersebut lebih sering hanya menerimanya sebagai kodrat, budaya patriarki mendapat pembenarannya ketika penafsiran ajaran agama dalam banyak hal lebih berpihak pada kepentingan laki-laki,” sambung Putri.
Politisi Golkar asal Kabupaten Sukabumi ini menambahkan, kelindan antara tradisi-budaya dan penafsiran agama inilah yang memungkinkan patriarkisme langgeng dan mewarnai hampir seluruh ranah kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali ranah politik.
“Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan, misalnya, hal pengajuan baleg perempuan oleh parpol yang kerapkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu,” tambahnya.
Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan, di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol.
“Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas parpol, asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial,” paparnya.
Rantai marjinalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik, dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek.
“Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah, rendahnya partisipasi politik perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik,” katanya.
Bagi sebagian besar perempuan, terutama di level akar rumput dan pedesaan di mana mayoritas perempuan hidup, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan, politik juga kerap diidentikkan dengan kemandirian, kebebasan berpendapat dan agresivitas yang umumnya lekat dengan citra maskulin.
“Lebih dari itu, perempuan desa pada umumnya juga belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang adil, sejahtera dan demokratis,” pungkasnya.(*)
