JabarGo.com /Jakarta – Jaringan Gusdurian di seluruh Indonesia merekomendasikan lima hal atas masalah sosial, ekonomi, politik yang terjadi di Indonesia, termasuk soal kekuasaan hari ini yang semakin terkonsentrasi hanya di kalangan elite, dokumen resolusi dan rekomendasi yang berisi lima poin itu terbentuk setelah Gusdurian di melakukan Temu Nasional selama dua hari dengan serangkaian sesi dan forum.
Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, dimana meneurtnya selain 5 poin besar, dokumen tersebut berisi 15 poin yang membahas cara dan strategi yang akan dilakukan oleh Jaringan Gusdurian untuk mencapai resolusi dan rekomendasi yang dihasilkan.
“Kekuasaan yang terkonsentrasi di kalangan elite ini mengakibatkan buntut panjang permasalahan di sektor lainnya, kekuatan kapital mengental di berbagai bidang, kepentingan rakyat terabaikan, kelestarian alam tergadaikan,” katanya.
Kemudian, oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus di koreksi, penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, serta kaitan dengan ekonomi, dan politik.
“Dalam poin pertama, jaringan Gusdurian mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi,” sambung Alisa dalam siaran pers-nya, Senin (71/10/2022) malam.
Selain itu, Alissa mengungkapkan, desakan ini salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja serta kebebasan berpendapat dan berekspresi,
“Seperti UU ITE dan poin kedua yaitu, mendesak penegak hukum menuntaskan kasus HAM berat, memberantas korupsi dan menguatkan institusi KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman hingga mempercepat reformasi TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman,” ungkapnya.
Selanjutnya poin ketiga, pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas, poin ini bisa dilakukan dengan tiga cara.
“Yaitu memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar hingga mewujudkan transisi energi yang berkeadilan,” ujar Alissa.
Lalu di poin selanjutnya, pihaknya bakal mengawal pemilu dan berencana melakukan pendidikan politik untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial, hingga mendesak parpol melakukan reformasi kepartaian menuju accountable programatic-based party.
“Kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan,” pungkasnya.(*)
