JabarGo.com /Bekasi – Diduga terlibat politik praktis, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui menjabat sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi Juhandi dijatuhi, akhirnya dijatuhi sanksi moral oleh Pemkab Bekasi, Selasa (18/10/22).
Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kabupaten Bekasi, Juhandi dinyakan terbukti melanggar netralitas ASN karena diduga ikut terlibat dalam rapat pleno sebuah partai politik (Parpol) pada Senin, 27 September 2022.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Juhandi dijatuhi sanksi sesuai dengan rekomendasi Inspektorat dan KASN, pertanggal 17 Oktober 2022, adapun bentuk hukumannya yaitu, diwajibkan menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukannya.
“Permohonan maaf dan klarifikasi harus disampaikan secara terbuka serta dijatuhi sanksi moral,” katanya.
Pj Bupati Bekasi berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi ASN lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa, menjaga netralitas memang tugas yang harus dibenahinya.
“Salah satu masalah yang harus dibenahi adalah menjaga netralitas ASN, kasus ini, saya berharap dijadikan momentum kita untuk mengingatkan kembali,” ujarnya.
Pengumuman pemberian sanksi moral ini dilakukan pada saat pembacaan ikrar pakta integritas yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan netralitas ASN pada apel Korpri Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Melalui momentum ini, saya berharap 11.259 ASN di Kabupaten Bekasi dapat menjaga netralitas saat penyelenggara melaksanakan tahapan Pemilihan Umum 2024,” tandasnya.
Sekedar informasi, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juhandi terekam ikut berpartisipasi dalam sebuah deklarasi pemenangan parpol, video keterlibatan ASN berpangkat pejabat tinggi pratama itu beredar di aplikasi pesan singkat, dan dalam video itu terlihat mengikuti yel-yel pemenangan seorang calon yang akan ikut bursa capres.(*)
