JabarGo.com |Bandung – Sejumlah LSM dan Ormas di Kota Bandung mengutuk keras salah seorang ASN di lingkungan Pemkot Bandung yang diduga terlibat dalam kegiatan DPD PKS Kota Bandung.
Sejumlah orams tersebut yakni, GMNI, Pemuda Demokrat Indonesia, dan Forum Orangtua Siswa (Fortusis) menilai bahwa sikap salag seorang ASN tersebut melanggar peraturan pemerintah (PP).
“Jelas melanggar PP NO 94 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan disiplin ASN adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan dan perundang undangan,” kata Dwi Soebawanto.
Dwi Soebawanto yang merupakan Ketua Fortusis Jawa Barat (Jabar) tersebut mengungkapkan, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 16 Bandung menggiring Orang Tua Siswa/peserta didik untuk datang ke kantor DPD PKS Kota Bandung.
“Dasarnya adalah undangan SMPN 16 No.800/264/SMPN.16/2022 tertanggal Rabu, (05/10/2022),
perihal undangan Sosialisasi dan Diskusi Program Indonesia Pintar (PIP) yang diselenggarakan di kantor PKS,” ungkapnya.
Kepada awak media dalam forum yang di gelar di sekretariat pemuda ( Pemuda Demokrasi Indonesia) Jalan Ahmad Yani Kecamatan Lengkong Kota Bandung baru-baru ini, menyebutkan PIP ini adalah Program pemerintah.
“PIP bukan program internal PKS, supaya tidak ada komplik politik kepentingan seharusnya tidak diselenggarakan di kantor partai, apalagi sampai melibatkan kepsek untuk membuat surat undangan ke kantor PKS,” imbuhnya.
Ia meminta klarifikasi terhadap DPD PKS kaitan dengan keterlibatan seorang ASN tersebut, selain itu klarifikasi tersebut harus disampaikan secara terbuka, baik lisan atau tertulis.
“Iu harusnya PKS melakukan Klarifikasi, bahwa itu murni keinginan dari Kepala Sekolah, dan itu dilakukan ASN ya boleh boleh saja, nah sedangkan ini kan engga, itu jelas menggiring masa dengan undangan tertulis yang beredar di media masa,” ungkapnya.
Hal tersebut yang kemudian menjadi gugatan, karena jelas melanggar kode etik, ASN harus benar benar disiplin pada kode etik yang sudah disesuaikan, terlebih Walikota memberikan informasi bahwa ASN tidak boleh sama sekali terlibat politik praktis.
“Walikota Bandung harus memberikan sanksi sampai di pecat terhadap bawahan nya yang sudah melanggar kode etik sebagai ASN,” ujarnya.
Adapun beberapa gugatan tersebut yakni :
1. Kami mengapresiasi sikap Walikota Bandung dan kami mohon kepala sekolah yang ASN tersebut diberikan sanksi yang tegas.
2. Kami akan mengadukan anggota DPR RI Fraksi PKS Ladia Hanifah dari Partai PKS kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Jakarta.
3. Yang kami persoalkan adalah, adanya surat undangan dari kepala sekolah kepada orang tua siswa untuk hadir ke kantor PKS, dan itu menjadi pertanyaan bagi kami, apakah terbitnya surat undangan tersebut inisiatif sendiri atau atas permintaan dari PKS.(edi/siti)
