JabarGo.com /Bandung – Gubernur Jawa barat (Jabar) Ridwan kamil (RK) diminta untuk segera mencari solusi soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp. 60 triliun dari sektor pabrik yang tidak bisa diserap.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanagara, ia mengatakan banyak pabrik berdiri di wilayah Jabar, namun kantor pusatnya berada di Jakarta, akibat itu potensi pendapatan dari PPH 21 dan PPH 25 Badan, lebih banyak masuk ke kas DKI Jakarta.
“Kami meminta supaya kantor-kantor pabrik yang ada di Bekasi, Karawang, yang berkantor pusat di wilayah Jabar supaya 10 plus 1,5 persen pajak itu masuk ke Provinsi Jabar,” katanya.
Seandainya itu ada di Jabar, lanjut Irfan, maka PAD Jabar bisa di atas DKI, bahkan diperkiran bisa mencapai target Rp. 60 triliun, pasalnya keberadaan pabrik di Jabar diibaratkan hanya numpang membuang kotoran, sementara pendapatannya masuk ke daerah lain.
“Saya cukup sering menyampaikan ini di forum Banggar, soal PPH 21 dan PPH 25 badan, karena ada semacam jokes, kenapa mereka cuma buang kotoran aja di Jabar ?” imbuhnya.
DPRD Jabar meminta agar kedepan PAD Jabar sama halnya dengan target PAD DKI Jakarta, paling tidak mirip-mirip.
“Pertanyaannya ? bisa tidak ? makanya harus ada solusi,” ungkap Irfan, Selasa (11/10/22).
Sekedar informasi, Gubernur Jabar RK sudah membuat surat edaran agar kantor dari pabrik yang berada di Jakarta wajib membuat kantor cabang di Jabar.
“Katanya sudah ada edaran agar ke kantor pabrik di Jakarta, kalau punya pabrik di Jabar NPWP-nya harus punya NPWP kantor cabang,” ujarnya.
Terakhir, jika edaran RK tersebut sudah diterima oleh pihak pabrik, maka pengusaha – pengusaha itu harus menanggapi edaran Gubernur Jabar tersebut.
“Intinya adalah, mereka wajib membuat kantor cabang, bayar pajaknya di kantor cabang, sehingga PPH yang diambil pusat bisa lebih besar di Jabar,” pungkasnnya.(*)
