Jabargo, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapakn bahwa delapan fraksi di DPR telah menyetujui pengguliran hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin mengatakan delapan fraksi tersebut telah berkomunikasi dan menandatangani surat pengajuan hak menyatakan pendapat. “Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja,” katanya kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Khozin tidak memerinci jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menyetujui pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut. Namun, jumlah dukungan yang terkumpul cukup untuk memakzulkan Gibran sebelum usulan tersebut dibacakan dalam sidang paripurna DPR.
“Semua partai di parlemen memiliki otonominya masing-masing. Tidak ada yang mengarah dan menunggu diarahkan. Ini adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR,” katanya.
Khozin menambahkan, PKB juga akan menyampaikan pernyataan resmi terkait pengguliran hak menyatakan pendapat tersebut.
“Ya nanti kan akan disikapi secara kelembagaan, prosesnya seperti apa, seperti itu. Makanya ini habis ini paripurna kita tinggal melihat. Sekali lagi ini perlu diluruskan, tidak dalam rangka apa namanya, sikap secara kelembagaan atau fraksi,” katanya.
Saat ini, DPR memiliki delapan fraksi, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengakui menerima desakan dari sejumlah fraksi di parlemen untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran Rakabuming.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti desakan tersebut setelah pembukaan masa sidang dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” katanya kepada wartawan di kompleks DPR/MPR.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, hingga saat ini DPR belum memproses desakan tersebut. DPR juga belum menggelar rapat di Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas usulan tersebut.(*)
