Jabargo, — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendorong pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan kalangan pengusaha di Maluku segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), kemampuan industri, serta infrastruktur pendukung untuk menyambut pengembangan proyek gas Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
JK menegaskan, proyek strategis dengan nilai investasi konstruksi sekitar 20 miliar dolar AS itu harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat Maluku. Jangan sampai, masyarakat lokal hanya menjadi penonton karena peluang kerja dan usaha justru didominasi tenaga kerja maupun perusahaan dari luar daerah.
“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, orang dari luar yang akan datang bekerja. Orang Maluku tidak punya kesempatan berada pada posisi-posisi penting. Jangan sampai masyarakat Maluku hanya menjadi penonton,” tegas JK saat menjadi narasumber dalam Maluku Business Forum 2026 bertajuk From Energy Potential to Sustainable Prosperity di Ballroom Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11/2026).
Menurut JK, proyek Blok Masela ditargetkan mulai berproduksi pada 2030 dan diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama tahap pembangunan. Besarnya peluang tersebut harus diimbangi kesiapan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan perguruan tinggi segera memperkuat pendidikan, pelatihan, serta program pemagangan, termasuk bekerja sama dengan industri gas di dalam maupun luar Maluku.
“Magangkan di Tangguh, di Kalimantan, dan di Laut Jawa. Siapkan tenaga-tenaga dari sekarang agar mereka mempunyai kemampuan dan pengalaman ketika proyek itu berjalan,” ujarnya.
JK mengingatkan pengalaman pengembangan industri gas di Aceh yang dapat menjadi pelajaran bagi Maluku. Ketidaksiapan tenaga kerja lokal ketika industri berkembang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial karena kesempatan kerja lebih banyak diisi tenaga dari luar daerah.
Selain SDM, JK menekankan pentingnya mempersiapkan pengusaha lokal agar dapat terlibat sebagai kontraktor, subkontraktor, maupun penyedia jasa pendukung. Pengusaha Maluku perlu membangun kemitraan dengan perusahaan yang memiliki kemampuan teknologi dan pengalaman industri agar mampu mengambil bagian dalam pembangunan hingga pengoperasian fasilitas Blok Masela.
Menurutnya, peluang ekonomi dari proyek tersebut tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga mencakup industri pupuk dan petrokimia, perikanan, transportasi, perumahan, perdagangan, restoran, serta berbagai sektor jasa lainnya.
“Pengusaha-pengusaha harus dilatih dan disiapkan. Tanpa itu, proyek sebesar apa pun tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah,” jelasnya.
JK juga mendorong pengembangan industri hilir agar gas Blok Masela tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi mampu menggerakkan industri dan menciptakan lapangan kerja di Maluku. Ia menjelaskan, gas alam memiliki tiga potensi pemanfaatan utama, yakni sebagai sumber energi, bahan baku industri pupuk, dan industri petrokimia.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memperjuangkan pembagian manfaat ekonomi Blok Masela agar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Maluku, bukan hanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lokasi fasilitas pengolahan.
“Ini perjuangan yang harus dilakukan. Bagaimana daerah-daerah lain di Maluku juga memperoleh manfaat dari kekayaan alam tersebut,” ujarnya.
JK turut mengingatkan sejarah Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia sejak ratusan tahun lalu. Menurutnya, Maluku telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi internasional jauh sebelum Indonesia terbentuk. Karena itu, pengembangan Blok Masela harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Bisnis bukan barang baru di Maluku. Lima abad lalu daerah ini sudah berhubungan dengan pedagang-pedagang dunia karena kekayaan rempah-rempahnya,” ungkap JK.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan waktu hingga target operasional Blok Masela pada 2030 untuk meningkatkan kualitas SDM, memperkuat kapasitas pengusaha lokal, dan menyiapkan infrastruktur pendukung.
“Sekali lagi, dari sekarang pemerintah daerah harus menyiapkan orang-orangnya, pengusaha-pengusaha harus siap. Kalau tidak, ketika proyek itu berjalan, kita tidak mampu mengambil manfaatnya,” pungkas JK.
