Jabargo, – Persoalan tata kelola sampah di Kota Tasikmalaya yang memicu gelombang aksi demonstrasi mahasiswa aliansi Cipayung Plus pada pertengahan Oktober 2026 mendapat perhatian serius dari tingkat provinsi. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, menilai tuntutan para mahasiswa tersebut merupakan evaluasi objektif yang harus dijawab dengan langkah taktis dan regulasi yang komprehensif.
Sebagai solusi jangka panjang, Yod mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Barat saat ini sedang maraton membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah. Regulasi ini dirancang untuk mengubah paradigma penanganan sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, kelompok swadaya, dan pesantren.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang hanya bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan akhir ke TPA. Kasus penumpukan sampah di Kota Tasikmalaya sudah masuk tahap darurat dan dikritik keras oleh mahasiswa. Oleh karena itu, Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas yang sedang kami bahas di DPRD Jabar ini hadir sebagai solusi konkret,” ujar Yod Mintaraga Rabu, 14 Oktober 2026
Politisi senior Partai Golkar asal Dapil Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ini menjelaskan, melalui Raperda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat nantinya memiliki payung hukum kuat untuk mengucurkan bantuan keuangan, fasilitas teknologi tepat guna, serta insentif bagi komunitas lokal yang berhasil mengelola sampah secara mandiri sejak dari tingkat rumah tangga.
“Tasikmalaya ini memiliki modal sosial yang sangat besar, seperti lingkungan rukun warga (RW) yang aktif hingga ribuan pondok pesantren. Jika komunitas-komunitas ini diberdayakan, diberikan pelatihan pemilahan, serta didukung alat pengolahan sampah organik dan anorganik, maka beban sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang hingga 60 persen,” tutur legislator peraih rekor MURI 8 periode di parlemen ini.
Yod mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera menyambut rencana regulasi makro ini dengan menyiapkan infrastruktur penunjang di tingkat kelurahan. Sinergi antara kebijakan anggaran provinsi dan eksekusi di tingkat daerah dinilai menjadi kunci utama penyelesaian darurat sampah di Kota Resik.
“Kritik dari rekan-rekan mahasiswa harus dijadikan momentum bagi Pemkot Tasikmalaya untuk berbenah. Kami di dewan provinsi siap mengawal agar Raperda ini segera disahkan, sehingga bantuan anggaran dan fasilitasi pengelolaan sampah berbasis komunitas bisa segera dirasakan manfaatnya oleh warga Tasikmalaya,” pungkas Yod Mintaraga.(*)
