Jabargo, – Hari Santri Nasional (HSN) yang yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober 2026 menjadi perhatian khusus bagi jajaran legislatif Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para santri sekaligus mendorong penguatan aspek kemandirian ekonomi pondok pesantren di wilayah Priangan Timur, khususnya di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Yod, Tasikmalaya sebagai daerah dengan julukan Kota Santri memiliki ribuan lembaga pesantren yang menjadi benteng pertahanan moral sekaligus motor penggerak sosial masyarakat. Oleh karena itu, peringatan HSN tahun ini tidak boleh sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan harus menjadi batu pijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian institusi pesantren.
“Selamat Hari Santri Nasional 2026 untuk seluruh santri dan ulama, khususnya di wilayah Tasikmalaya. Sejarah telah mencatat peran besar santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, tantangan kita adalah bagaimana membawa pesantren menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program inovatif,” ujar Yod Mintaraga di sela-sela kegiatannya, Kamis, 22 Oktober 2026.
Politisi senior Partai Golkar ini memberikan perhatian khusus terhadap rencana alokasi Program Wakaf Produktif senilai Rp16 Miliar yang dipersiapkan untuk pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Yod menilai langkah tersebut sebagai terobosan strategis yang harus didukung penuh oleh regulasi di tingkat pemerintahan daerah dan provinsi.
“Kami sangat mendukung optimalisasi dana wakaf produktif untuk pesantren. Jika dikelola dengan manajemen yang profesional, aset-aset wakaf ini bisa dikembangkan menjadi sektor usaha ril, seperti pertanian terpadu, moko (mobil toko) UMKM, hingga koperasi modern,” tutur legislator peraih rekor MURI 8 periode di parlemen ini.
Dengan begitu ia optimis, akan membuat pesantren mandiri secara finansial untuk membiayai operasional dan pendidikan para santri. Di samping isu ekonomi, Yod juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus mengawal implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pesantren.
Regulasi ini penting guna memastikan adanya kesetaraan hak fasilitas pendidikan, bantuan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi digital bagi para santri agar mampu bersaing di era modern. “Sinergi antara pemenuhan fasilitas dari pemerintah dan kemandirian ekonomi pesantren adalah kunci. Kami di DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal anggaran bimbingan keagamaan dan bantuan sarana prasarana agar distribusi program berjalan adil dan merata. Mari kita jadikan momentum Hari Santri ini sebagai tekad bersama untuk membangun Tasikmalaya yang religius, maju, dan sejahtera,” pungkas Yod Mintaraga.(*)
