Jabargo, – Penyelenggaraan Priangan Bamboo Fest 2026 baru saja berakhir. Acara tersebut berlangsung cukup sukses dan menjadi perhatian masyarakat baik asal Tasikmalaya maupun dari luar.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sukses besar penyelenggaraan Priangan Bamboo Fest 2026 yang digelar di Kompleks PPIK Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Event kolaborasi Pemkot Tasikmalaya dan HIMKI tersebut dinilai berhasil menjadi panggung pembuktian bahwa kerajinan bambu lokal mampu memikat pasar internasional hingga ke Eropa dan Amerika Serikat.
Meski demikian, politisi senior Partai Golkar ini mengingatkan bahwa euforia kesuksesan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat berpuas diri. Menurutnya, di balik gemerlapnya pameran, ada pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti pemerintah untuk memastikan nasib dan keberlanjutan usaha para perajin pasca-acara selesai.
“Saya mengapresiasi dan sangat bangga dengan capaian Priangan Bamboo Fest kemarin. Ini membuktikan kreativitas perajin bambu Tasikmalaya berada di level dunia. Namun, kita harus jujur bahwa setelah pameran ditutup, ada PR besar yang harus diselesaikan. Jangan sampai momentum emas ini meredup begitu saja,” ujar Yod Mintaraga, Selasa, 20 Oktober 2026.
Politisi yang telah 8 periode menjadi legislator ini menekankan, tantangan terbesar bagi pelaku UMKM dan koperasi kerajinan saat ini adalah konsistensi produksi dan pemenuhan regulasi perdagangan global. Banyak perajin lokal yang masih kesulitan ketika harus berhadapan dengan birokrasi ekspor yang rumit secara mandiri.
“PR terbesar pemerintah sekarang adalah menjembatani regulasi makro. Saya mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat untuk segera turun tangan. Fasilitasi dan permudah urusan sertifikasi ekspor bagi perajin kita, seperti sertifikasi aspek kelestarian lingkungan yang ketat diminta oleh pasar Eropa,” tutur pria yang dikenal konsisten mengawal ekonomi kerakyatan ini.
Selain masalah sertifikasi, Yod juga menyoroti tingginya biaya logistik pengiriman internasional yang kerap mencekik margin keuntungan pelaku usaha kecil. Ia mendorong adanya skema subsidi logistik atau pembentukan agregator ekspor yang disokong oleh Pemprov Jabar agar produk Tasikmalaya tetap kompetitif.
“Pemerintah juga punya PR untuk membekali para perajin dengan pelatihan digitalisasi tingkat lanjut. Kita ingin mereka bisa mengelola pasar digital secara mandiri, bukan sekadar menjadi penonton atau bergantung pada pihak ketiga,” tambah politisi dari Dapil Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ini.
Olehnya itu ia berharap Pemprov Jabar dan Pemerintah Daerah di Tasikmalaya segera berkolaborasi menyusun action plan konkret pasca-event. “Apresiasi tentu kita berikan, tapi kerja nyata harus berlanjut. Menuntaskan PR sertifikasi, logistik, dan digitalisasi adalah kunci agar kerajinan bambu Tasikmalaya benar-benar naik kelas secara permanen dan menjadi motor penggerak ekonomi warga,” pungkas Yod.(*)
