Jabargo, – Persoalan sampah makanan menjadi perhatian serius di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular dan Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025-2045 untuk menekan susut dan sampah pangan (food loss and waste/FLW).
Jawa Barat dipilih sebagai daerah percontohan program tersebut karena memiliki persoalan sekaligus potensi besar dalam pengelolaan pangan. Berdasarkan studi Bappenas 2024, susut pangan menyumbang 47,79 persen dari FLW di Jawa Barat.
Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Bandung Raya. Kawasan metropolitan dengan sekitar 9,3 juta penduduk itu diperkirakan menghasilkan hingga 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan, program FLOWER tidak hanya ditujukan untuk mengurangi sampah, tetapi juga mendorong perubahan cara masyarakat dalam mengelola pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi.
“Masyarakat didorong memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan juga inovasi yang memungkinkan mengelola limbah dari produksi hingga konsumsi secara bertanggung jawab,” kata Teguh usai peluncuran program di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).
Program FLOWER menggunakan pendekatan foodshed, yakni melihat persoalan pangan secara menyeluruh dalam satu wilayah, mulai dari produksi, distribusi, pengolahan hingga konsumsi. Program ini merupakan bagian dari inisiatif regional yang didanai IKEA Foundation dan juga diterapkan di India, Meksiko, serta Uganda.
Di tingkat nasional, Bappenas memperkirakan food loss and waste pada periode 2000-2019 berada di kisaran 1,44 hingga 31,8 persen dari total pangan yang diproduksi, tergantung kelompok komoditasnya.
Upaya mengurangi sampah pangan juga menjadi bagian dari Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045. Program tersebut mencakup lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta ritel dan kemasan plastik.
Jawa Barat kemudian menambahkan dua sektor unggulan daerah, yaitu kertas dan otomotif, yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi.
“Kami mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang sudah bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi sirkular,” ujar Teguh.
Persoalan sampah makanan dinilai semakin mendesak karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan perubahan iklim. Secara global, FLW disebut menyumbang sekitar 8-10 persen emisi gas rumah kaca sekaligus menghabiskan sumber daya seperti lahan pertanian dan air.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna mengatakan, sebagian besar sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir di Jawa Barat merupakan sampah makanan.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Barat, terutama dengan kapasitas TPA Sarimukti yang terus mendekati batas maksimal. Karena itu, pengurangan sampah pangan dari sisi hulu dinilai penting untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di hilir.
Melalui FLOWER, Bappenas dan GGGI bersama Bappeda Jawa Barat akan menggandeng pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengelolaan pangan dan limbah yang lebih berkelanjutan.
Program ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia, sekaligus memperkuat penerapan ekonomi sirkular di Jawa Barat.
