Jabargo, — Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief Lakaseng, mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi terhadap sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ia menilai sistem pemilihan langsung yang saat ini mengandalkan prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV) masih menimbulkan ketimpangan keterwakilan antarwilayah.
Menurut Ryan, besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa membuat peta politik nasional cenderung didominasi suara dari wilayah tersebut. Kondisi itu, kata dia, membuat peluang munculnya presiden dari luar Jawa menjadi semakin kecil.
“Jika sistem perhitungan suara Pilpres 2029 tidak diubah, maka presiden Indonesia hampir pasti tidak akan pernah hadir dari luar Pulau Jawa. Ini bukan lagi soal kompetensi, melainkan soal jebakan demografi,” tegas Ryan dalam pernyataan resminya, Selasa, 29 September 2026.
Ryan kemudian mengusulkan agar sistem Pilpres tidak hanya mengandalkan jumlah suara secara nasional, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi keterwakilan setiap provinsi. Ia mendorong adanya kombinasi antara prinsip one person, one vote dengan mekanisme keterwakilan wilayah atau one vote one province.
Menurutnya, sistem tersebut diperlukan agar suara masyarakat di seluruh Indonesia memiliki bobot keterwakilan yang lebih seimbang. Dengan 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Ryan menilai sistem pemilihan presiden seharusnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh konsentrasi jumlah pemilih di wilayah tertentu.
“Indonesia sangat luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan 38 provinsi. Namun dengan sistem saat ini, jutaan suara rakyat di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua seolah hanya dijadikan pemanis atau pelengkap kuota elektoral,” ujarnya.
Ryan menyoroti kondisi demografi Indonesia yang menunjukkan Pulau Jawa memiliki luas kurang dari 7 persen dari total daratan Indonesia, tetapi dihuni sekitar 56 persen penduduk nasional. Dalam sistem popular vote, konsentrasi pemilih tersebut membuat provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk besar, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menjadi wilayah yang sangat menentukan dalam perolehan suara Pilpres.
Ia khawatir kondisi itu membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih terdorong untuk memprioritaskan wilayah dengan jumlah pemilih besar. Sementara itu, kepentingan masyarakat di luar Jawa berpotensi kurang mendapat perhatian dalam kompetisi politik nasional.
Ryan menilai perubahan sistem juga dapat membuka ruang yang lebih besar bagi tokoh-tokoh dari luar Jawa untuk tampil dalam Pilpres. Menurut dia, calon presiden nantinya tidak cukup hanya mengejar suara dari wilayah dengan populasi besar, tetapi juga harus membangun dukungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat di berbagai provinsi.
Padahal, UUD 1945 sebenarnya telah mengatur adanya syarat persebaran dukungan dalam Pilpres. Pasal 6A ayat (3) menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh lebih dari 50 persen suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan 38 provinsi, ketentuan tersebut berarti dukungan minimal 20 persen harus diperoleh di sedikitnya 20 provinsi.
Namun, Ryan menilai ketentuan tersebut belum cukup untuk mengatasi dominasi jumlah pemilih di Pulau Jawa. Ia juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai persoalan struktural, mulai dari sistem presidential threshold hingga masih kuatnya sentralisasi partai politik dan media nasional di Jakarta.
Menurut Ryan, kondisi tersebut dapat membuat tokoh-tokoh potensial dari daerah kesulitan mendapatkan ruang yang sama untuk masuk ke panggung politik nasional.
“Kami dari Pasukan Adat To Manurung mengingatkan bahwa keadilan sosial dan keadilan politik adalah fondasi kebangsaan. Reformasi sistem Pilpres 2029 bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah krusial untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Ryan.
