Jabargo,— Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR) untuk mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan.
Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar tersebut mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan Jawa Barat. Integrasi itu diharapkan membantu pemerintah menyusun program berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar perkiraan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, transformasi digital diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui persoalan masyarakat secara lebih detail hingga tingkat individu dan alamat.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ujar Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Menurut Herman, penggunaan data yang rinci membuat pemerintah dapat menentukan intervensi sesuai kebutuhan. Ia mengibaratkannya seperti dokter yang harus mengetahui penyakit pasien secara tepat sebelum menentukan obat dan dosis.
Melalui pendekatan tersebut, Pemprov Jabar menargetkan sejumlah persoalan dapat ditangani secara lebih terukur, seperti anak tidak sekolah, kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, pengangguran, serta kemiskinan.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah,” katanya.
Herman juga menekankan SADA JABAR nantinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal pemerintah. Platform tersebut diarahkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara mandiri melalui perangkat digital.
Layanan diharapkan dapat terhubung sepanjang siklus kehidupan warga, mulai dari kelahiran, pendidikan, pencarian kerja, pengembangan usaha hingga masa pensiun. Meski demikian, layanan manual di desa dan kecamatan tetap diperlukan untuk memastikan warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi tidak tertinggal.
Herman menegaskan transformasi digital harus membuat pelayanan publik lebih cepat, murah, mudah, baik dan aman. Ia juga meminta aparatur pemerintahan beradaptasi dengan teknologi dan tidak menganggap transformasi digital hanya menjadi urusan generasi muda.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan data SADA JABAR dapat menjadi dasar perangkat daerah hingga desa dan kelurahan dalam menentukan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, aplikasi tersebut juga membantu mencegah tumpang tindih program. Pemerintah dapat mengetahui apakah suatu sasaran telah, sedang, atau belum mendapat penanganan.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” ujar Adi.
Progres penanganan juga dapat dicatat dan dipantau secara berkala sehingga pemerintah dapat melihat capaian sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih belum tertangani.
