Jabargo, — Tokoh pemuda asal Makassar, Ryan Latief mengingatkan pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memastikan pembangunan nasional berjalan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ryan meminta pemerintah pusat menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila secara konsekuen, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
“Pembangunan yang terlalu sentralistik dan berorientasi pada Jawa atau Jawasentris berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi serta rasa ketidakadilan di daerah, khususnya kawasan Indonesia bagian timur,” kata Ryan Latief dalam keterangan tertulisnya, Senin, 24 Agustus 2026.
Ryan menilai persoalan pemerataan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mengingatkan pemerintah agar pengalaman sejarah bangsa menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan Negara Indonesia Timur (NIT) yang pernah berdiri dalam struktur Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1946-1950.
Pada masa itu, Makassar menjadi ibu kota NIT setelah negara bagian tersebut dibentuk melalui Konferensi Denpasar pada Desember 1946. Makassar kemudian menjadi pusat pemerintahan dan parlemen NIT.
Ryan menilai dinamika politik pada masa NIT menunjukkan bahwa persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki dimensi sejarah yang panjang. Karena itu, ia meminta pemerintah saat ini tidak mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di luar Jawa.
Menurut Ryan, pemerataan pembangunan harus menjadi bagian penting dari upaya menjaga keutuhan bangsa. Masyarakat di kawasan timur Indonesia maupun daerah pelosok lainnya, kata dia, harus merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
“Jangan sampai pembangunan yang sentralistik dan Jawasentris menimbulkan rasa ketidakadilan di daerah. Pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” ujar Ryan.
Ia menegaskan, keberlanjutan NKRI tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan keamanan, tetapi juga oleh hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau seluruh masyarakat merasakan hasil pembangunan secara adil dan tidak ada wilayah yang merasa ditinggalkan, maka persatuan akan semakin kuat,” katanya.
Ryan berharap pemerintah menjadikan pemerataan ekonomi dan pembangunan antardaerah sebagai prioritas, sehingga tidak ada masyarakat maupun wilayah yang merasa terpinggirkan dari proses pembangunan nasional.(*)
