Jabargo, – Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung Sulawesi, mengkritik langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang melakukan pengosongan lahan kawasan Laoli. Ketua Pasukan Adat To Manurung Sulawesi, Ryan Latief La Kaseng, menilai tindakan tersebut sarat dugaan pelanggaran prinsip negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), hingga tata kelola pemerintahan yang baik.
Kritik ini mencuat merespons eskalasi pengosongan lahan kawasan yang rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan industri PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP). Proyek hilirisasi nikel ini disebut-sebut dalam status Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Negara hadir untuk melindungi, bukan menakut-nakuti. Ketika warga yang telah puluhan tahun mengelola lahan justru dihadapkan pada ancaman pengosongan dan tindakan represif, maka yang sedang dipertontonkan adalah krisis negara hukum,” ujar Ryan Latief, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/7/2026). .
Lahan Adat Kerajaan Luwu Terancam
Ryan mengingatkan bahwa lokasi yang disengketakan merupakan kawasan tanah adat bersejarah milik Kerajaan Luwu. Wilayah Laoli, menurutnya, merupakan lokasi letak istana Kerajaan Luwu pertama sebelum pusat pemerintahan dipindahkan ke Palopo.
Sebagai putra daerah Luwu Timur, Ryan menggarisbawahi bahwa polemik di Laoli tidak lagi sekadar sengketa pertanahan biasa. Isu ini telah meluas menjadi persoalan penegakan konstitusi, perlindungan hak masyarakat adat pribumi, hingga potensi ancaman ekologis dan krisis sosial-budaya.
Berpotensi Tabrak Konstitusi dan Ancam Ekosistem
Dari kacamata hukum, Ryan menilai langkah represif pemerintah daerah berpotensi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tindakan tersebut juga dinilai menabrak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain dampak hukum dan sosial, ia memberikan peringatan keras terkait ancaman ekologis jangka panjang di wilayah tersebut.
“Luwu Timur merupakan wilayah yang kaya akan aliran sungai dan kawasan pertanian. Pemaksaan pembangunan pabrik hilirisasi nikel di wilayah ini berisiko merusak keseimbangan alam dan memicu bencana ekologis serius seperti banjir serta tanah longsor di masa depan,” jelasnya.
Desak Intervensi Presiden
Melihat situasi yang kian mengkhawatirkan, Ryan Latief mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan menghentikan konflik agraria di Laoli. Ia menilai kegaduhan yang terjadi mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada warga lokal.
Pasukan Adat To Manurung menegaskan committed untuk terus mendampingi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah, kelestarian lingkungan, serta marwah budaya Luwu.(*)
