Jabargo, – Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) secara resmi menyatakan keprihatinan terhadap hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jakarta, Kamis (21/5/2026). PB PORDI menilai forum tersebut tidak profesional, penuh politisasi, dan jauh dari komitmen membangun olahraga prestasi.
Ketua Umum PB PORDI, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Si, kecewa yang menyebutkan bahwa dokumen pengajuan keanggotaan PORDI baru diterima pada tanggal 20 Mei 2026. Menurutnya, klaim tersebut merupakan bentuk pemutarbalikan fakta yang menyesatkan demi mengabaikan permohonan keanggotaan PORDI dalam Rakernas yang berlangsung dari pagi hingga petang hari tersebut.
“Faktanya, PB PORDI telah berproses sejak tahun 2019. Kami telah mengajukan keanggotaan melalui dokumen resmi dalam audiensi langsung di Kantor KONI Pusat bersama Ketua serta anggota Bidang Organisasi dan Bidang Hukum pada 9 Maret 2022. Saat itu kami diberi petunjuk dan arahan untuk melengkapi dokumen legalitas serta syarat lainnya sesuai AD/ART KONI. Sejak saat itu, selama empat tahun terakhir, kami bekerja keras mematuhinya secara bertahap,” tegas Andi Jamaro dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2026).
Andi menambahkan, setelah mengantongi rekomendasi resmi yang ditandatangani Sekjen KONI guna pengurusan legalitas di Kementerian Hukum dan HAM, PB PORDI berhasil mendapatkan keabsahan melalui SK Kemenkumham Nomor AHU-0006864.AH.01.07.TAHUN 2022 serta Akta Notaris tertanggal 8 Juli 2022. Landasan hukum itulah yang menjadi dasar PORDI untuk melanjutkan pemenuhan syarat berat dari KONI.
“Kami telah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta. Seluruh berkas kelengkapan ini sudah diserahkan secara keseluruhan pada 4 Mei 2026 dan diterima langsung oleh Sekretariat melalui Ketua Bidang Hukum KONI Pusat. Bahkan sehari menjelang Rakernas, kami kembali menemui pimpinan KONI untuk menanyakan keikutsertaan kami,” urai Andi.
Namun, kekecewaan mendalam muncul ketika Rakernas justru mengabaikan kerja panjang selama 4 hingga 6 tahun yang dijalankan PB PORDI sesuai arahan KONI sendiri. Sebaliknya, KONI justru merekomendasikan penetapan organisasi domino lain yang baru berproses selama 4 bulan dan disinyalir kuat belum memenuhi syarat serta ketentuan AD/ART KONI.
PB PORDI melihat ada pengkondisian yang sengaja disetting dalam Sidang Komisi 1 Rakernas, di mana organisasi baru tersebut diberi panggung untuk melakukan pemaparan, padahal agenda pembahasan dan pengesahan cabor baru sama sekali tidak ada dalam jadwal resmi (rundown). Andi menyebut hal ini sebagai tindakan yang tidak berperadaban, tertutup, dan penuh siasat yang culas.
“Bagi PB PORDI, masalah utamanya bukan sekadar pada urusan PORDI belum disahkan sebagai cabang olahraga domino prestasi. Kami menolak keras pendekatan kekuasaan dan politis dalam penetapan cabor yang hanya akan mematikan prestasi, serta menolak segala keputusan Rakernas KONI yang tidak profesional, tidak adil, dan tidak terbuka,” lanjut Andi Jamaro.
Atas dasar itulah, PB PORDI menegaskan bahwa klaim pengakuan keabsahan organisasi domino selain PORDI yang direkomendasikan dalam Rakernas KONI adalah keputusan yang prematur dan tidak dapat diterima dengan serta-merta. Andi memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum demi menguji keputusan tersebut.
“Kami memastikan bahwa PB PORDI akan segera menempuh jalur hukum terkait keputusan Rakernas KONI ini, karena dinilai nyata-nyata telah melawan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan keolahragaan nasional,” pungkas Andi Jamaro.(*)
