Jabargo, — Program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sebagai langkah penting dalam menjawab persoalan lingkungan yang kian kompleks. Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Ahmad Hidayat, menegaskan bahwa pendekatan ini menjadi bagian dari solusi berkelanjutan dalam penanganan sampah.
Menurut Ahmad, persoalan sampah di Jawa Barat tidak lagi bisa ditangani dengan cara konvensional. Diperlukan inovasi berbasis teknologi yang tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan.
“Kita sedang menghadapi persoalan lingkungan yang serius. Sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga menyangkut kesehatan, kualitas lingkungan, dan masa depan generasi kita. Karena itu, pendekatan seperti PSEL ini menjadi sangat relevan,” ujar Ahmad.
Program PSEL yang akan dibangun di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, serta di wilayah Kayumanis, Kota Bogor, diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan.
Ahmad menilai, selama ini pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada sistem penumpukan (landfill) berisiko menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari pencemaran air, udara, hingga potensi bencana lingkungan.
“Dengan teknologi pengolahan menjadi energi, kita tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menekan dampak pencemaran. Ini langkah penting menuju pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar II Kabupaten Bandung, Ahmad juga menyoroti pentingnya pengelolaan TPA Sarimukti yang selama ini menjadi titik krusial penanganan sampah regional.
“Sarimukti ini sudah lama menjadi perhatian karena kapasitasnya yang terbatas. Dengan adanya PSEL, kita berharap tekanan terhadap lingkungan bisa berkurang dan pengelolaannya menjadi lebih baik,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen semua pihak dalam menjaga lingkungan.
“Kita butuh kesadaran kolektif. Pemerintah menghadirkan solusi, tapi masyarakat juga harus ikut berperan dalam mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya,” tegas Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad memastikan DPRD Jawa Barat akan mengawal implementasi program tersebut agar tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.
“Kami akan memastikan program ini berjalan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Ahmad Hidayat optimistis Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan untuk masa depan.
