Jabargo, — Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus kewajiban penggunaan KTP pemilik lama dalam pembayaran pajak kendaraan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Hidayat.
Politisi muda dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar II Kabupaten Bandung itu menilai kebijakan tersebut merupakan langkah progresif yang menjawab persoalan nyata di masyarakat.
“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kendaraan bekas. Selama ini banyak warga kesulitan karena harus mencari pemilik lama hanya untuk memenuhi syarat administrasi,” ujar Ahmad Hidayat, Rabu, 7 April 2026.
Menurutnya, penyederhanaan prosedur ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Ia juga menilai, kemudahan dalam proses pembayaran pajak akan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat.
“Dengan proses yang lebih sederhana, saya optimistis tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan akan meningkat. Ini tentu akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Selain itu, Ahmad Hidayat menyoroti aspek penting lainnya, yakni upaya pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat di sejumlah layanan publik.
“Kita juga melihat kebijakan ini mampu menutup ruang-ruang praktik percaloan dan pungli. Ketika prosedurnya jelas dan tidak berbelit, maka potensi penyimpangan bisa ditekan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Bandung, Ahmad mengaku kerap menerima keluhan warga terkait rumitnya proses administrasi kendaraan. Karena itu, ia memandang kebijakan ini sebagai solusi konkret yang berdampak langsung.
Ia pun mendorong agar implementasi kebijakan tersebut di lapangan dapat diawasi secara ketat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.(*)
