JabarGo.com – Kebijakan Pemprov Jabar menurunkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi angkutan umum berplat kuning menuai reaksi dari DPRD, salah satunya Yod Mintaraga Ketua Fraksi Golkar dan anggota Komisi IV.
Pihaknya mengingatkan Pemprov untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menggerus pendapatan daerah. Diakui, momentum mengambil kebijakan sangat vital di tengah upaya daerah menambal defisit anggaran.
“Saya kira kebijakan yang diambil tersebut bisa saja dilakukan jika keuangana daerah sedang stabil. Jika dilihat kondisi saat ini maka harus berfikir dua kali dan dikaji lebih mendalam lagi,” kata Yod Mintaraga.
Ditegaskan, dengan sikapnya ini tidak berarti menolak atas penerapan kebijakan tersebut. Akan tetapi menggaris bawahi pentingnya kalkulasi yang matang. Terlebih disaat Pemprov sedang berjuang memenuhi pembangunan dan pelayanan publik, yang justru mengurangi pemasukan. Dan hal itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Bukan berarti tak setuju, tapi sesuatu yang dimaksud perlu perhitungan matang dari berbagai sisi termasuk waktu pengambilan keputusan,” tuturnya.
Pihaknya menyarankan Pemprov Jabar fokus pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pihaknya mendorong pemerintah guna menggali potensi beragam objek pajak yang memiliki potensi dan belum pernah tergali.
“Peningkatan pendapatan itu selain intesifikasi juga bisa dilakukan melalui ekstensifikasi sepanjang hal itu menjadi kewenangan dan itu menjadi alternatif,” tandasnya.***
