JabarGo.com – Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Arsul Sani saat ini menjadi sorotan publik, termasuk oleh mantan anggoya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Romo Stefanus Hendrianto.
Pasalnya Arsul Sani diduga mengantongi ijazah palsu dari Collegium Humanum, Warsaw Management University, Polandia pasca meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada 2023.
Dalam podcast di kanal YouTube Refly Harun publish14 Oktober 2025, Romo Stefanus Hendrianto menyinggung perihal Hakim MK Arsul Sani menyebut tentang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkap dalam permohonan uji materi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat bisa diakses publik. Menurut Romo Stefanus, polemik ijazah palsu tersebut muncul karena tatanan konstitusi yang bermasalah.
“Karena masalah ijazah ini semua kan muncul hanya karena tatanan konstitusi, yang sebenarnya bermasalah dalam banyak hal. Dalam undang-undang dasar yang dirubah itu, di antaranya persyaratan wakil presiden, persyaratan presiden segala macam,” kata Romo Stefanus.
Disebutkan pula syarat pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden RI yang hanya membutuhkan jenjang SMA. Hal ini berbanding terbalik dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi Hakim MK, yaitu berijazah Doktor (S3) dengan dasar Sarjana di bidang hukum.
Dengan ketetapan tersebut, Romo Stefanus menyoroti kualitas Doktor yang dikantongi oleh para Hakim MK. “Akhirnya sekarang ini sudah banyak Hakim MK yang pokoknya harus ada gelar Doktor seperti itu.”
“Tapi apakah kualitasnya dengan Doktor-Doktor itu menjadi lebih baik? Kita bisa perdebatkan, apakah kualitas MK menjadi lebih baik hanya karena hakim-hakimnya punya gelar Dokter, juga korelasinya bagaimana gelar Doktor? Apakah harus Doktor yang ilmu hukum, misalnya hukum tata negara, hukum konstitusi, atau bisa hukum perdata, segala macam bisa menjadi Hakim MK juga,” tandasnya.
Romo Stefanus menyebutkan bahwa mantan Hakim MK sebelumnya, Anwar Usman pun tidak memiliki gelar Doktor di bidang hukum. Namun, Anwar Usman tetap dipilih menjadi Hakim MK.
Pihaknya menyinggung terkait gelar S3 milik Hakim MK saat ini, yaitu Arsul Sani. Dikatakan bahwa kampus tempat Arsul Sani kuliah tersandung kasus ijazah palsu, hingga para petingginya ditangkap oleh Biro Anti-Korupsi Pusat Polandia.
Ketika itu, tandasnya, dia mengatakan punya S3 dari universitas di Polandia, Warsaw Management University. Sebenarnya kalau tidak salah itu online program dan kemudian imenjadi modal dia menjadi Hakim MK.
“Nah, ada info menarik bahwa sekolah tempat dia belajar dapat S3, awal tahun itu digrebek oleh KPK Polandia. Kemudian para pemimpinnya ditangkap karena mereka menjual ijazah palsu kepada banyak pejabat di Polandia,” paparnya.
Ketika ditelusuri dari Rzeczpospolita yaitu surat kabar ekonomi dan hukum harian Polandia, dilaporkan bahwa terjadi perdagangan besar-besaran ijazah MBA yang memicu tuduhan suap untuk mendapatkan ijazah yang tidak sah dari Collegium Humanum, Warsaw Management University.
Menyikapi terjadinya kasus tersebut, Romo Stefanus pun menilai bahwa ijazah pejabat lain seperti Hakim MK mungkin perlu diverifikasi keasliannya karena menyangkut pejabat publik.***
