JabarGo.com – Mahkamah Konstitusi (MK).mengetuk palu putusan terkait larang praktik rangkap jabatan bagi seorang Wakil Mentwri (Wamen), dengan alasan yang mendasar, agar para wamen fokus total pada tugas negara dan tidak terpecah konsentrasinya.
Putusan itu dibacakan pada sidang di MK yang memutuskan Wamen tak bisa lagi leluasa menduduki jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada Kamis 28 Agustus 2025. Ini merupakan jawaban atas gugatan yang dilayangkan advokat Viktor Santoso Tandiasa.
Putusan MK tidak sebatas larangan rangkap jabatan tetapi sebagai pejabat negara lainnya, direksi perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Yang menjadi alasan MK memutuskan hal tersebut adalah beban kerja seorang wakil menteri yang dinilai sangat berat. MK berpandangan bahwa posisi wamen dibentuk untuk menangani urusan spesifik di kementerian yang membutuhkan perhatian penuh dan tidak bisa disambi dengan pekerjaan lain, terlebih jabatan strategis seperti komisaris.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan hukumnya menegaskan hal ini, bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan sebagai pejabat negara.
“Wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian,” kata Enny Nurbaningsih.
Dengan kata lain, lanjutnya, MK ingin memastikan setiap rupiah gaji yang dibayarkan negara kepada seorang wamen benar-benar digunakan untuk mengurus rakyat, bukan untuk membagi fokus pada urusan korporasi.***
