Jabargo, – DPRD Pati menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan ini dicapai dalam Sidang Paripurna mendadak yang digelar beberapa jam setelah demo besar di depan kantor bupati berakhir ricuh.
Keputusan ini didukung oleh seluruh fraksi, seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar juga menyatakan persetujuan mereka. Bahkan tak terkecuali partai asal Sudewo, Partai Gerindra.
Lalu apa kata Istana? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, Istana menghormati langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati tersebut. “Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati,” ucap Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 13 Agustus 2025.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati dan tetap akan melakukan koordinasi terkait polemik ini.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) hingga 250 persen. Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
Selain itu, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.(*)
