JabarGo.com – Sejalan Gubernur Jawa Barat dijabat Dedi Mulyadi, muncul beragam kebijakan yang disorot publik. Bahkan gelombang penolakan terhadap produk gubernur itu, muncul dari berbagai wilayah.
Bukan hanya dianggap merugikan masyarakat, juga insan pers pun merasakan atas kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi. Mulai dari pemangkasan anggaran kerjasama media, pariwisata hingga rombel dan kesiapan siswa dalam memulai proses belajar.
Kerjasama dengan media meliputi pemangkasan iklan, setiap instansi diwajibkan memiliki media sosial, pelarangan untuk melakukan kerjasama dengan media dalam bentuk apapun.
Akbar, wartawan media online Republikan yang kesehariannya bertugas di DPRD Provinsi Jawa Barat menganggap pelarangan kerjasama setiap instansi di wilayah Jabar dengan media, merupakan bentuk pembasmian kehidupan media.
“Ini sangat keterlaluan,” kata Akbar.
Surat Edaran Larangan Study Tour
Di sisi lain aturan baru di dunia pendidikan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB hingga larangan study tour atau karyawisata bagi siswa.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi melarang kegiatan study tour atau karyawisata bagi siswa sekolah melalui Surat Edaran (SE) Pejabat Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.
Bentuk dari dari SE yang tetap membandel dan menjadi korbannya yaitu mencopot jabatan Kepala Sekolah (Kasek) SMK di Depok, karena tetap melakukan karyawisata.
Alasan Dedi Mulyadi dengan larangan tersebut yaitu mencegah beban biaya yang berlebihan pada orang tua siswa. Namun, kebijakan ini mendapatkan penolakan keras dari penggiat pariwisata.
Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka menuntut pencabutan larangan study tour. Koordinator aksi, Herdi Sudardja, mengarakan larangan itu membuat pendapatan perusahaan wisata anjlok hingga 60 persen.
Tak hanya pengusaha wisata, kata, Herdi, UMKM dan pelaku usaha lainnya pun yang terkait dengan sektor pariwisata ikut terdampak. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba meminta audiensi dengan pemerintah, namun tidak mendapat tanggapan.
“Pelarangan ini, kebijakan ini dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya,” kata Herdi Sudardja.
Surat Edaran Jam Belajar Pagi Hari
Kebijakan lain yang menuai sorotan adalah aturan jam masuk sekolah yang dimajukan. Dedi menetapkan jam pelajaran di sekolah dimulai pukul 06.30 WIB melalui SE Nomor 58/PK.03/DISDIK, tertanggal 28 Mei 2025.
Aturan ini diberlakukan pada tahun ajaran baru, mulai Juli 2025 dengan jam sekolah yang berlaku dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu diliburkan.
Dedi Mulyadi menyampaikan keinginannya agar jam masuk sekolah dimulai pukul 06.00 WIB, mengacu pada pengalamannya saat menjabat Bupati Purwakarta.
“Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagramnya, @dedimulyadi71.
Pemerintah Kota Bekasi melakukan kebijakan penyesuaian lain. Menurut Wali Kota Tri Adhianto, pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua siswa terkait kesulitan mempersiapkan anak di pagi hari dan dampak kemacetan.
“Masuk jam 06.30 menimbulkan kebisingan lalu lintas, karena bentrokan dengan jam berangkat kerja. Anak-anak juga jadi terburu-buru dan belum siap belajar. Kita tidak ingin anak datang ke sekolah dalam keadaan lelah atau belum sarapan,” kata Tri Adhianto.
Ia menyebut sekolah-sekolah yang berada di jalur utama seperti SMPN 1, 2, dan 3 mengalami kemacetan yang cukup parah saat jam masuk dimajukan.
“Jadi, bukan soal anak bisa bangun pagi atau tidak. Tapi kita harus realistis, orang tua juga butuh waktu untuk persiapan. Kita ingin anak datang ke sekolah dalam kondisi siap secara fisik dan mental,” ucapnya.
Surat Edaran Pemberlakukan Jam Malam bagi Pelajar
Kebijakan Dedi yang menimbulkan polemik lainnya adalah penerapan jam malam bagi pelajar. Aturan ini tertuang dalam SE Nomor 51/PA.03/Disdik, diterbitkan pada 23 Mei 2025.
Dalam surat edaran tersebut, pelajar dilarang melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali dalam kondisi darurat, bersama orang tua/wali, atau mengikuti kegiatan yang diketahui wali.
Dilansir dari detikJabar , Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyampaikan keberatan terhadap aturan ini. Ketua Fortusis Jabar Dwi Subianto menilai kebijakan itu tidak mempertimbangkan tanggung jawab keluarga dalam mendidik anak.
“Iya sangat setuju. Jadi nilai edukasinya dimana, itu kan anak sudah sekolah dari pagi sampai sore, terus malam nggak boleh main, salah dong,” ucap Dwi Subianto.
Ia menilai tidak semua pelajar yang keluar malam melakukan hal negatif. Banyak dari mereka justru mendapat inspirasi dari aktivitas malam hari.
Dwi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya terlebih dahulu memenuhi kewajiban menyediakan infrastruktur seperti sarana olahraga dan budaya sebelum membuat peraturan perundang-undangan.
“Jadi kewajiban pemerintah dulu, baru ngatur. Jadi jangan mentang-mentang kekuasaan semaunya. Di era demokrasi sekarang kewajiban pemerintah apa, penuhi,” tandasnya.***
