Jumat, November 13, 2026
BerandaPolitikDesakan Digelar Musda DPD Partai Golkar Jawa Barat Munculkan Polemik, Dua Faham...

Desakan Digelar Musda DPD Partai Golkar Jawa Barat Munculkan Polemik, Dua Faham Beda

Jumlah Pembaca : 89

JabarGo.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat melontarkan komentar menohok terkait desakan digelarnya Musyawarah daerah (Musda) Partai berlambang Pohon Beringin.

Komentar itu muncul saking derasnya desakan digelar Musda DPD Partai Golkar Jawa Barat pasca masa bakti kepengurusan lama sudah berakhir pada Maret 2025. Adalah H Yod Mintaraga Anggota DPRD Provinsi Jabar.

Sebelumnya desakan Musda di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Jawa Barat ini dipertanyakan Wakil Ketua bidang bencana dan sosial H Kusnadi menjadi polemik.

Tanggapan menohok terkait Musda di tubuh DPD Partai Golkar Jawa Barat itu muncul dari anggota  DPRD Provinsi Jabar Fraksi Golkar H Yod Mintaraga. Menurutnya, ada surat edaran DPP yang menyatakan surat keputusan (SK) kepengurusan masih berlaku sampai DPP menetapkan jadwal.

Desakan Musda

Sebelumnya desakan digelarnya Musda di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat muncul akibat masa bakti kepengurusan lama sudah habis, bahkan hingga lewat batas yakni Maret 2025.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Bidang Bencana dan Sosial H Kusnadi. Ia menuding, kepengurusan lama yang merupakan penerus sisa waktu dari pejabat sebelumnya sudah berakhir masa tugasnya hingga Maret 2025. Namun hingga saat ini waktu yang ditetapkan untuk digelarnya Musda belum terdengar.

“Ini akan menimbulkan preseden dan terkesan menciptakan konflik yang akan berpengaruh pada program program lima tahun kedepan,” kata H Kusnadi.

Cermati Seksama

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat H Yod Mintaraga saat dihubungi via telepon seluler, Selasa 27 Mei 2025 pukul 20.49 WIB, menanggapi desakan digelarnya Musda tersebut memberikan komentar yang sangat menohok.

Menurutnya, hal ini harus dipelajari secara seksama atas semua kebijakan politik secara lengkap tidak sepotong sepotong. ” Rupina kedah mempelajari sadayana kebijakan politik nu aya secara lengkap.”

“Ada surat edaran DPP yang menyatakan surat keputusan (SK) kepengurusan masih berlaku sampai DPP menetapkan jadwal,” kata Yod Mintaraga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terlama selama 8 tahun tanpa putus.

Yod Mintaraga mengutip surat edaran tanpa nomor SE dan hanya tertulis Nomo:SE-   /    /DPP/GOLKAR/I/2025 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi, yang ditantangani dicap Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir serta Sekertarus Jenderal Muhammad Sarmuji, yang ditetapkan pada 16 Januari 2025.***

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler