Jabargo.com, – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menegaskan aksi walk out (WO) Fraksi PDI-P dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025), tidak mencerminkan sikap seluruh anggota dewan. Menurutnya, pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dipermasalahkan PDI-P, tidak mengandung unsur yang merendahkan lembaga DPRD.
“Jadi tidak boleh disamaratakan. Kalau dirasakan (merasa direndahkan) udah pasti WO semua, tapi nyatanya yang WO hanya fraksi PDI-P saja,” ujar Ahmad, Jumat (16/5/2025).
“Makanya saya justru bertanya balik, di bagian mana martabat anggota dewan itu direndahkan. Tidak ada,” imbuh Ketua DPD AMPI jawa Barat ini.
Ahmad mengatakan, dalam acara Musrenbang di Cirebon, tidak ada satu pun anggota Fraksi PDI-P yang hadir. Bahkan termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar dari PDI-P, Ono Surono. “Perlu saya perjelas, ketika Musrembang tidak ada satupun anggota fraksi PDI-P yang hadir, termasuk Ono Surono. Pak Wakil tidak hadir,” kata Ahmad lagi.
Ia menambahkan, Gubernur Dedi Mulyadi pernah menyampaikan bahwa ada sejumlah hal yang memang perlu dikoordinasikan dengan DPRD, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya dalam penertiban bangunan bermasalah, Gubernur memilih tidak mengomunikasikannya dengan DPRD untuk menghindari dampak politis di lapangan.
Ahmad juga meyakinkan, jika KDM tetap melibatkan DPRD Jabar dalam isu-isu strategis, terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran daerah. Namun ia tidak menampik jika sejumlah persoalan lainnya memang tidak dikomunikasikan seperti pembongkaran bangunan.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat melakukan walk out dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda, termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa mengenai kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk), pengelolaan barang milik daerah, hingga BUMD.
Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi dalam acara Musrenbang di Cirebon yang dinilai Fraksi PDI-P telah merendahkan martabat DPRD Jabar. Interupsi pertama disampaikan anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, yang menyebut pernyataan gubernur telah menyinggung dan melukai marwah lembaga DPRD.(*)
