JabarGo.com, – Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, mengapresiasi terbitnya Surat Edaran (SE) tentang pemanfaatan Gedung Sate sebagai Cagar Budaya untuk kegiatan pemerintahan. SE tersebut akan menjadi payung hukum yang menempatkan Gedung Sate sebagai pusat administrati pemerintahan sekaligus bangunan bersejarah.
“SE ini merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi Gedung Sate sebagai bangunan bersejarah dengan nilai arsitektur tinggi dan menjadi simbol identitas masyarakat Jawa Barat,” ujar Ahmad Hidayat kepada JabarGo.com, Jumat, 11 April 2025.
Dengan SE itu, lanjut Ahmad, maka penggunaan Gedung Sate tidak sebebas seperti sebelumnya. Nantinya, Gedung Sate hanya diperbolehkan untuk kegiatan resmi pemerintahan dan tidak digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan tersebut.
“Jadi ini juga untuk melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan Gedung Sate sesuai statusnya sebagai Cagar Budaya,” tambah politisi muda Golkar dari Dapil II Kabupaten Bandung tersebut.
Namun demikian, SE tentang Gedung Sate ini tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi kini dan mendatang sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi.
Untuk diketahui, SE bernomor: 37/KB.03.03.01/UM ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, pada 10 April 2025. Surat edaran ini ditujukan kepada para Asisten Daerah, Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Perangkat Daerah dan Biro di lingkungan Pemda Provinsi Jabar.
SE ini merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.04/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Bangunan Bersejarah di Kota Bandung sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya.
Selain itu, landasan hukum lainnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 032/Kep.791-BPKAD/2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan pada 35 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.(*)
