JabarGo.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pernah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Tahun 2024.
UMK 2024 ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta rekomendasi bupati/wali kota tentang UMK Tahun 2024.
“Seluruhnya ditetapkan menjadi UMK 2024, dan yang tidak berdasarkan PP 51 Tahun 2023 dilakukan koreksi dengan formula PP 51 Tahun 2023 dan menggunakan alfa dari hasil pendekatan/analisis kuadran yang variabelnya didasarkan pada pasal 26 ayat (7) PP 51 Tahun 2023 yaitu tingkat serapan tenaga kerja dan rata-rata upah di kabupaten/kota,” kata Bey.
Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Gerindra Abdul Karim pun menyoroti UMK yang berlaku di Provinsi Jabar secara Keseluruhan. Menurutnya dengan jumlah UMK tahun 2024 ini telah memberikan angin segar kepada para pekerja di sini.
“Ini artinya mereka (para pekerja) sudah memiliki pegangan upah yang didapat setiap bulanya dari perusahaan dimana tempatnya bekerja,” kata Abdul Karim.
Sementara nilai UMK tertinggi di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Bekasi yaitu Rp 5.343.430, sedangkan nilai UMK terendah di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Banjar dengan Rp 2.070.192.
Yo, kita simak UMK di 27 Kabupaten/Kota di Jabar tahun 2024 diantaranya
Kota Bekasi semual Rp 5.343.430, naik menjadi Rp 185.181,80 atau mengalami kenaikan sebesar 3,59 persen.
Kabupaten Karawang, semula Rp5.257.834, naik menjadi Rp81.654,93 atau mengalami kenaikan sebesar 1,58 persen.
Kabupaten Bekasi semula Rp5.219.263, naik menjadi Rp81.687,56 atau mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen.
Kabupaten Purwakarta semula Rp4.499.768, naik menjadi Rp 35.092,98 atau mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen.
Kabupaten Subang semula Rp3.294.485, naik menjadi 20.674,40 atau naik sebesar 0,63 persen.
Kota Depok semula Rp4.878.612, naik menjadi Rp184.118,30 atau naik sebesar 3,92 persen.
Kota Bogor semula Rp 4.813.988, naik menjadi Rp174.558,61 atau naik sebesar 3,76 persen.
Kabupaten Bogor semula Rp4.579.541, naik menjadi Rp59.328,75 atau naik sebesar 1,31 persen.
Kabupaten Sukabumi semula Rp3.384.491, naik menjadi Rp 32.607,81 atau naik sebesar 0,97 persen.
KABUPATEN CIANJUR: Rp 2.915.102, naik Rp 21.872,90 (0,76 persen).
KOTA SUKABUMI: Rp 2.834.399, naik Rp 86.624,14 (3,15 persen).
KOTA BANDUNG: Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97 persen).
KOTA CIMAHI: Rp 3.627.880, naik Rp 113.786,75 (3,24 persen).
KABUPATEN BANDUNG BARAT: Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 (0,80 persen).
KABUPATEN SUMEDANG: Rp 3.504.308, naik Rp 33.173,90 (0,96 persen).
KABUPATEN BANDUNG: Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 (1,02 persen).
KABUPATEN INDRAMAYU: Rp 2.623.697, naik Rp 81.700,28 (3,21 persen).
KOTA CIREBON: Rp 2.533.038, naik Rp 76.521,40 (3,12 persen).
KABUPATEN CIREBON: Rp 2.517.730, naik 86.949,17 (3,58 persen).
KABUPATEN MAJALENGKA: Rp 2.257.871, naik 77.268,10 (3,54 persen).
KABUPATEN KUNINGAN: Rp 2.074.666, naik Rp 63.931,70 (3,18 persen).
KOTA TASIKMALAYA: Rp 2.630.951, naik Rp 97.609,98 (3,85 persen).
KABUPATEN TASIKMALAYA: Rp 2.535.204, naik 35.249,87 (1,41 persen).
KABUPATEN GARUT: Rp 2.186.437, naik 69.118,69 (3,26 persen).
KABUPATEN CIAMIS: Rp 2.089.464, naik 67.806,58 (3,35 persen).
KABUPATEN PANGANDARAN: Rp 2.086.126, naik Rp 67.737,00 (3,36 persen).
KOTA BANJAR: Rp 2.070.192, naik Rp 72.072,95 (3,61 persen).***
