JabarGo.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Karim menegaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Jawa Barat. Kasus tersebut sering terjadi di semua tingkat sosial masyarakat.
Demikian dikatakan Abdul Karim saat
menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
“Disadari atau tidak, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi termasuk di Jawa Barat,” kata Abdul Karim.
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, sedikitnya 1.749 perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2021.
Angka tersebut meningkat saat masa pandemi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mencatat, sepanjang 2019 hingga 2020, jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mengalami kekerasan melonjak hingga menjadi 364.722 kasus.
Dengan fakta tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini menilai, perda pemberdayaan perempuan sangat penting. Bahkan menurutnya, penanganan kekerasan pada perempuan bukan hanya dalam hal pencegahan dan perlindungan.
“Namun juga adanya kebijakan pemberdayaan terhadap perempuan itu sendiri,” ujarnya lagi.
Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kemampuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sangatlah penting.
“Melalui pemberdayaan ini akan meningkatkan kepemimpinan perempuan dan menjauhkan dari kasus kekerasan,” tuturnya.***
