JabarGo.com, – Anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Karim menegaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di Jawa Barat. Kasus-kasus tersebut terjadi pada semua tingkat baik ekonomi, pendidikan maupun status sosial lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Karim saat
menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. “Disadari atau tidak, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi termasuk di Jawa Barat,” kata Abdul Karim dalam keterangan tertulisnya kepada JabarGo.com, Senin, 2 Desember 2024.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, terdapat 1.749 perempuan yang menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2021.
Angka tersebut meningkat saat masa pandemi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mencatat, sepanjang 2019 hingga 2020, jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mengalami kekerasan melonjak hingga menjadi 364.722 kasus.
Dengan fakta-fakta tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini menilai, perda pemberdayaan perempuan sangat penting. Bahkan menurutnya, penanganan kekerasan pada perempuan bukan hanya dalam hal pencegahan dan perlindungan.
“Namun juga adanya kebijakan pemberdayaan terhadap perempuan itu sendiri,” ujarnya lagi.
Pemberdayaan perempuan itu peningkatan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan. Melalui pemberdayaan juga akan meningkatkan kepemimpinan bagi perempuan.(*)
