JabarGo.com – Sidang gugatan eks karyawan Pikiran Rakyat (PR) terhadap perusahaan terkait hak pesangon dan tunjangan kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung pada Senin, 7 Oktober 2024. Sidang yang mengusung nomor perkara 172 ini menyorot ketidakpuasan para mantan karyawan atas pemutusan sepihak perjanjian oleh manajemen perusahaan.
Meski demikian, dalam sidang pertama, kedua belah pihak belum dapat melengkapi seluruh dokumen administratif yang diperlukan. Majelis hakim menunda sidang hingga Senin, 14 Oktober 2024, untuk memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP dan surat kuasa.
Mantan karyawan PR, yang dipimpin oleh Teguh Laksana, menuntut pembayaran hak-hak mereka yang belum dilunasi, termasuk pesangon, uang kesehatan, bonus, serta tunjangan lainnya. Teguh menyatakan bahwa pemutusan perjanjian oleh manajemen dilakukan sepihak dan mencederai hak-hak mantan karyawan.
Manajemen PR berdalih bahwa perhitungan terkait pesangon dan tunjangan yang disepakati dalam perjanjian sebelumnya salah dan meminta sebagian dana dikembalikan. Namun, para mantan karyawan menolak, mendesak perusahaan untuk segera menuntaskan pembayaran hak-hak mereka yang belum terpenuhi.
Sidang ini menjadi sorotan publik dan pemerintah setempat, dengan berbagai pihak mendesak agar manajemen PR segera menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan. Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, turut menyatakan keprihatinannya dan akan memantau proses hukum ini hingga tuntas.
Sidang berikutnya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pelengkapan dokumen dan keterangan dari kedua belah pihak.***
