JabarGo.com – DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan kesejahteraan para guru honorer tanah air agar berubah nasibnya.
Anggota DPRD Jabar Reynaldi Putra mengatakan hingga saat ini masih banyak guru honorer yang digaji dibawah standar.
“Jika dilihat dari kalkulasi kebutuhan sehari-hari hal ini tidaklah akan mencukupi kebutuhan mereka. Apalagi kalau gurunya sudah berkeluarga, memiliki anak pastinya tidak akan cukup. Pemerintah harus serius meningkatkan kesejahteraan guru,” kata Reynaldi Putra.
Hal ini, lanjutnya akan berdampak pada terpecahnya konsentrasi antara mengajar, bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, sedikit banyak konsentrasi mengajar terpecah dan tidak maksimal.
“Kalau sudah begini, prestasi di sekolah akan terganggu. Persoalan kesejahteraan ini jangan sampai di nomor duakan. Pemerintah harus membuat formulasi meningkatkan kesejahteraan guru,” ucapnya.
Saat ini pemerintah sedang menggencarkan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kendati demikian hal ini belum mengakomodir semua guru dan meminta pemerintah tidak mempersulit perekrutan PPPK guru. Bila perlu diangkat tanpa perlu tes lagi, terutama bagi guru yang sudah mengabdi puluhan tahun.
“Bagaimana guru-guru yang tidak lolos PPPK? Bagaimana kesejahteraan mereka? Jangan sampai mereka berkompetisi dengan guru-guru yang baru. Angkat langsung menjadi PPPK tanpa perlu seleksi umum seperti pelamar PPPK lainnya,” tuturnya.***
