Jabargo.com,- Pemprov Jawa Barat baru baru ini telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Bandung.
Tentunya Musrenbang itu dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Pelaksanaan musrenbang itupun jadi perhatian
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, H Dudy Pamuji. Ia berharap, ini menjadi titik dimulainya pembangunan Jabar yang lebih maju.
“Musrembang ini tentu sangat penting karena menjadi desain awal penentuan dan patok pembangunan Jawa Barat ke depannya,” kata Dudy Pamuji.
Soal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan, terlebih dalam jangka 20 tahun ke depan, di sini akan mengalami perubahan besar dan cepat.
“Kita harus mempersiapkan secara dini antisipasi dan kesiapannya karena akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan,” ucapnya lagi.
Dari prediksi perjalanan Jawa Barat hingga 2045 yang akan datang, berdampak pada sembilan megatren.
Yakni demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional hingga disrupsi teknologi.
Maka tak heran jika salah satu isu yang mengemuka saat ini adalah mewujudkan Jabar Emas 2045.
“Bonus demografi yang sudah dimulai dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26 persen. Ini diharapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif,” kata Dudy.
Oleh karena itu, lanjutnya, persiapan matang harus dilakukan seperti investasi yang tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan diperlukan untuk menguatkan potensi positif ini.
Disamping ada enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045, yakni green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.
Di samping isu lain yang membuntuti khususnya di tahun 2025, yakni RPD 2024-2026 (masa transisi).
Kemudian UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu dipengaruhi ekonomi global dan nasional.***
