JabarGo.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum lama ini telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Musrenbang tersebut terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Hal itu menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Golkar di Komisi IV, H Kusnadi, S.IP.
Menurutnya, Musrenbang bisa dijadikan titik awal pembangunan Jabar untuk lebih maju menghadapi perkembangan yang kian kompleks.
“Musrembang ini tentu saja sangat penting karena menjadi desain awal penentuan dan patok pembangunan Jawa Barat hingga 20 ke depan,” kata H Kusnadi.
Ia mengingatkan soal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan.
Terlebih dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, perubahan global sangat dirasa akan mengalami percepatan yang sangat beragama.
“Di sini, harus mempersiapkan secara dini soal antisipasi dan kesiapannya. Dan dipastikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan yang meliputi ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan,” cetusnya lagi.
Seperti diketahui, prediksi perjalanan Jawa Barat hingga 2045 mendatang akan berdampak pada sembilan megatrend secara cepat.
Megatrend yang dimaksud adalah soal demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional hingga disrupsi teknologi.
Dan isu yang mencuat saat ini adalah mewujudkan Jabar Emas 2045. Disebutkan, demografi yang sudah di mulai puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26 persen.
“Jelas ini diharapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif,” tutur H Kusnadi.
Di sini, ucapnya lagi, persiapan matang harus dilakukan halnya investasi yang tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan diperlukan untuk menguatkan potensi positif.
Di samping itu, lanjutnya, ada enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045, yakni green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar.
Kemudian keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.
Disamping isu besar lain dalam pembangunan, khususnya di tahun 2025. Diantaranya RPD 2024-2026 (masa transisi).
Kemudian UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dipengaruhi ekonomi global.***
