JabarGo.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Edi Rusyandi soroti pasca pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023.
Disebutkannya PPDB dari tahun ke tahun terus menimbulkan polemik. Pihalnya berharap pelaksanaan sebaiknya dievaluasi atau dikembalikan pada sistem sebelumnya.
Dari catatan, sejumlah modus terjadi selama pelaksanaan PPDB 2023. Yakni adanya migrasi domisili melalui Kartu Keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua.
“Terungkap modus memasukkan nama calon siswa ke KK warga sekitar. Istilahnya adalah menitipkan nama anak,” kata Edi Rusyandi.
Anggota Fraksi berlambang pohon beringin ini menyebutkan, munculnya kasus tersebut menandakan ada ketidaksiapan yang harus dibenahindan diantisipasi, baik sejak awal oleh RT/RW dan Disdukcapil.
“Pindah tempat merupakan hak warga negara untuk berpindah tempat. Asal jangan karena ingin masuk sekolah favorit,” ucapnya.
Kemudian, tambahnya, ada sekolah kelebihan calon peserta didik baru karena terbatasnya daya tampung. Hal itu terjadi lantaran jumlah sekolah negeri dan daya tampunnya lebih sedikit ketimbang jumlah calon siswa.
“Karena tidak bisa tertampung, akibatnya calon siswa terlempar meski di satu zona,” imbuh Edi.
Disebutkannya, ada sekolah yang kekurangan siswa karena sepi peminat. Hal itu bisa terjadi karena jumlah calon siswa sedikit, jumlah sekolah negeri banyak dan lokasinya berdekatan satu sama lain, serta lokasi sekolah jauh di pelosok pedalaman atau perbatasan yang aksesnya sulit.
“Ini disebabkan karena faktor sebaran sekolah negeri yang tidak merata,” cetusnya.
Selanjutnya adalah masalah dalam PPDB yang sering muncul adalah praktik jual beli kursi, pungli, dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh di wilayah tersebut.
Kemudian, lanjutnya lagi, adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (jalur afirmasi) dan anak dalam satu zonasi tidak dapat tertampung di sekolah negeri.
“Ini pun perlu mendapat perhatian serius. Sistem PPDB wajib memprioritaskan anak miskin dan satu zona untuk diterima di sekolah negeri, tapi kenyataannya banyak kasus yang justru anak miskin tidak bisa tertanpung,” tandasnya lagi.
Pihaknya mendesak agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar jeli terkait kebijakan PPDB.
“Jika memang merugikan dan banyak menimbulkan polemik, saya usulkan untuk kembali ke sistem penerimaan siswa baru sebelumnya,” tuturnya. (*)
