JabarGo.com – Program rumah tinggal layak huni (Rutilahu) terus digenjot Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan pengawasan ketat.
Baik dari legislatif, DPRD Jabar untuk terus mendorong dan memberikan dukungan kepada Pemprov Jabar agat makin masif dalam menggelontorkan anggaran.
“Anggaran dimaksud tidak lain adalah untuk menyasar rumah tinggal yang bisa masuk dalam program rutilahu,” kata Ahmad Hidayat.
Disebutkan Pemprov Jabar telah melakukan merehab lebih dari 74.000 unit rumah yang masuk dalam program rutilahu.
Di tahun 2023, lanjut Ahmad, APBD 2023 diketahui akan mengakomodir 10.000 rumah dengan target 100.000 ribu rumah.
“Sementara ketersediaan anggaran rutilahu tersebut, besar kemungkinan sisanya akan teralokasikan pada anggaran perubahan,” ucapnya.
Sisanya, kata Ahmad, akan dialokasikan pada anggaran perubahan 2023, sehingga target atau capaian program rutilahu tersebut dapat terlaksana.
Masyarakat dan pihak terkait, lanjutnya, diminta untuk paham kaitan prosedur program rutilahu yang dijalankan Pemprov Jabar ini.
“Menurut Undang–undang No 23 Tahun 2012, Pemprov Jabar tidak boleh menggelontorkan bantuan langsung ke masyarakat namun harus melalui lembaga terkait,” cetus Ahmad.
Di wilayah Kabupaten, Pemprov berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dan di kota lembaga yang digandeng adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
LPM dan BKM tersebut, tandasnya, bertugas melakukan input data kemudian mengajukan proposal per unit atau rumah, kemudian melakukan verifikasi oleh para pendamping rutilahu yang sudah disipkan di setiap kota/kabupaten.
“Setelah diverifikasi akan ditentukan apakah lolos atau tidak masuk dalam program rutilahu, dan kemudian akan segera diajukan ke Badan Anggaran,” tuturnya.(*)
