Jabargo.com, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar, Hilal Hilmawan, mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun untuk tiga periode menjadi sembilan tahun untuk dua periode. Menurut Hilal, meski periodesasinya sama-sama 18 tahun, tapi dengan sembilan tahun untuk dua periode jauh lebih postifi dibanding enam tahun tiga periode.
“Saya kira secara substabsi sama saja, karena sama-sama bisa 18 tahun. Tapi akan menjadi lebih positif karena dampak dinamika pilkades bisa lebih diminimalisir,” kata Hilal kepada Jabargo.com, Senin, 3 Juli 2023.
Hilal menambahkan, perpanjangan masa periodesasi jabatan kades ini diyakini akan diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur desa. Sebab visi dan misi seorang kepala desa dalam membangun desanya akan lebih bisa tercapai.
“Jika sebelumnya, tak terasa sudah mau pemilihan lagi sehingga sepertinya tidak ada waktu untuk membangun desa,” terang anggota DPRD dari Dapil Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon tersebut.
“Kalau terlalu sering pemilihan, dikhawatirkan terlalu sering pula kontestasi. Lebih baik fokus untuk bertugas selama 9 tahun, lalu setelah itu pemilihan lagi,” sambungnya
Hila menilai, periodesasi enam tahun memang tak cukup buat kepala desa dalam membangun daerah. Pasalnya, dua atau tiga tahun pertama masa jabatan biasanya habis buat konsolidasi. Tak heran, polarisasi di tingkat desa cenderung rawan terjadi. Sehingga, sembilan tahun adalah waktu ideal bagi kelapa desa.
“Setiap pemilihan kades terjadi polarisasi yang kuat di tingkat massa. Tak jarang, masyarakat desa terbelah sekalipun pilkades sudah selesai,” beber anggota Komisi II tesebut.
Lebih jauh ia menegaskan, peran kepala desa sangat signifikan dalam pembangunan nasional sebab desa merupakan ujung tombak pemerintahan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Olehnya itu, Hilal berharap agar periodesasi masa jabatan desa yang telah disetujui melalui paripurna DPR RI itu berlaku tahun ini juga. Dengan demikian, tidak ada jalan lain agar DPR RI segera mengsahkan RUU Desa yang saat ini masih digodok.
“Saya meminta agar proses revisi ini bisa diselesaikan tahun ini,” pungkas Hilal.(*)
