JabarGo.com – Menyikapi gejolak yang terjadi di Pemkab Bandung Barat terkait pengelolaan anggaran tahun 2023 menghadapi beban sangat berat.
Anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil KBB, Edi Rusyandi langsung berkomentar menanggapi gejolak yang terjadi tersebut.
Disebutkan solusinya yaitu dengan cara mengambil langkah penghematan belanja daerah, terutama guna menutupi utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang digunakan untuk proyek infrastruktur jalan di wilayah Selatan.
Menurut Edi Rusyandi, sejumlah rencana belanja dan kegiatan yang telah dirancang perangkat Daerah (OPD) pada awal tahun 2023, harus ditangguhkan atau dirasionalisasi pada perubahan APBD semester pertama.
Dan itu, tambahnya akan berkaitan dengan hutang terhadap PT SMI senilai Rp170 miliar yang jatuh tempo pada tahun ini.
“Selain beban pinjaman daerah sebesar Rp170 miliar kepada PT SMI, ada potensi pendapatan daerah yang diprediksi tak sesuai dengan target sehingga APBD perlu diperhemat,” kata Edi Rusyandi senada dengan Bupati KBB Hengki Kurniawan.
Agar bisa berhemat anggaran, lanjutnya, solusinya harus melakukan rasionalisasi, dan tim perencana anggaran pun kembali dituntut untuk memutuskan guna memangkas sejumlah kegiatan dan rencana belanja barang dan jasa dari tiap OPD.
“Begitu pun di setiap OPD agar membuat program skala prioritas,” ucapnya singkat.
Halnya menginstruksikan rencana kegiatan OPD seperti perjalanan dinas, pengadaan ATK, kegiatan sosialisasi hingga bimbingan teknis untuk dihapuskan agar fokus ke belanja daerah yang sifatnya penting dan mendesak.
“Bapenda harus bisa menggenjot pendapatan hingga mencapai target, jika capaian pendapatan melebihi target maka rencana belanja daerah bisa normal kembali,” tuturnya lagi. (*)
