Jabargo.com, Bandung – Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) akan menggelar aksi unjuk rasa ke DPR RI. Forkodetada yang mengusung tagline Jabar Ngadat itu mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium dan segera mensahkan 8 DOB yang diusulkan dari Jawa Barat.
Ketua Umum Forkodetada Jabar, H. Holil Aksan Umarzen menegaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi di daerah Panyileukan, Jl. Soekarno-Hatta, Kamis, 15 Juni 2023. Pertemuan itu dihadiri Ketua Presidium CDOB Garut Selatan, Imron Abdul Rojak, M.Si Sekum CDOB Garut Utara, Ketua Presidium CDOB Indramayu Barat Sukamto, Ketua Harian Presidium Tasik Selatan Pipin Zaenal Aripin, serta sejumlah perwakilan dari Presidium CDOB Bogor Barat, Bogor Timur, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan serta para tokoh masyarakat Jawa Barat.
“Dari pertemuan itu disepakati disepakati akan ke DPR RI pada tanggal 27 Juli 2023 mendatang dengan tuntutan untuk segera mensahkan 8 CPDOB oleh DPR RI bersama Presiden,” tegas Holil Aksan Umarzen kepada wartawan.
Namun sebelum berunjuk rasa, pengurus Forkodetada akan melakukan Rapat akbar Jabar Ngadat di rumah jabatan Gubernur Jawa Barat, 4 Juli 2023.
Holil Aksan menambahkan, Forkodetada Jabar mengharapkan pihak Pemprov. Jabar harus siap memfasilitasi untuk audensi ke DPR RI sebagai bentuk keseriusan dan terus berjuang ke pemerintah pusat. Imbuhya penuh harap.
“Mari kita duduki Gedung DPR RI, kalau belum mendapatkan hasil yang baik, mari kita kepung Rumah Dinas Anggota DPR RI di Kalibata, jika tidak di tanggapi juga, kita buat action istirahat bersama di pintu tol Cikampek. Ujarnya Tegas.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa Jabar Ngadat, Sukamto, mengatakan, tuntutan itu merupakan kewajiban yang harus di perjuangkan oleh warga Jabar. Ia menegaskan, terbentuknya DOB akan memajukan daerah dan akan mensejahterakan rakyat.
“Kita jangan merasa bangga karena telah mendapatkan SKB dari DPRD Jabar dan Gubernur Jabar, tapi saya perhatikan hanya sebatas sampai di tingkat provinsi, sedangkan untuk di pusatnya, kami melihat pihak Pemprov Jabar kok kurang loby-loby ke Pemerintah Pusat sehingga nyaris tidak terdengar kapan mau di Paripurnakan 8 CPDOB yang telah di ajukan oleh Gubernur kepada Mendagri dan DPR RI,” tegas Sukamto.
Pada kesempatan sama, Ketua Presidium Garsel DR. H. Gunawan Undang, menegaskan, acara ini merupakan rangkaian dari penerimaan dari DPRD Jabar, DPR RI dari Fraksi PDIP dan penerimaan oleh Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Sayangnya, sampai detik ini belum terlihat perkembangannya.
Ia juga mempertanyakan soal Papua yang bisa dimekarkan. Sedangkan Jawa Barat, sudah lama mengajukan pemekaran tapi belum dipenuhi. “Apa dasarnya..? Padahal keadilan harus terwujud bagi semua Provinsi, Kab./Kota yang ingin mekar. Bukan hanya papua, ” kata Gunawan Undang.(*)
