JabarGo.com – Delapan Fraksi DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengabulkan uji materi terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu),
mereka menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengatakan bahwa mereka tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang diberlakukan sejak Pemilu 2009.
Pihaknya menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
“Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya,” kata Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023 seperti dikutip dari tempo.co.
Golkar merupakan satu dari delapan fraksi di DPR RI yang menyatakan penolakan ini. Selain Golkar, 7 ketua fraksi lainnya pun menyatakan penolakan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR hari ini.
Ketua fraksi itu diantaranya dari PPP, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, Demokrat. Hanya PDIP yang tidak hadir dalam konferensi pers tersebut karena memang mendukung sistem proporsional tertutup.
Gugatan sistem pemilu diajukan oleh kader PDIP, Brian Demas Wicaksono dan sejumlah orang lainnya sejak tahun lalu.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai.
Denny mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 hakim konstitusi yang menyetujui gugatan itu, sementara 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion.
Juru Bicara MK Fajar Laksono membantah pernyataan Denny bahwa pihaknya telah membuat keputusan soal uji materi UU Pemilu tersebut.
Fajar menyatakan para hakim baru akan melakukan Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) sesudah para pihak yang berkepentingan menyerahkan rangkuman pendapat mereka hari ini.
Meski demikian, pihaknya akan menelusuri dugaan bocornya putusan MK tersebut.
Jika Mahkamah Konstitusi mengubah sistem itu, maka akan merusak proses pemilu yang sedang berjalan.
Kahar Muzakir mengatakan partai politik sudah mendaftarkan para calon legislatornya kepada Komisi Pemilihan Umum, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI.
Jumlah pendaftar di masing-masing partai, ucapnya, mencapai 20 ribu orang.
“Jadi kalau ada 15 partai politik, jumlah pendaftar mencapai 300 ribu orang,” kata Kahar.
Jika MK memaksakan sistem proporsional tertutup, maka para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam sistem proporsional yang terbuka.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan MK seharusnya menolak gugatan sistem proporsional tertutup tersebut. Sebab, sebelumnya MK pun sudah memutuskan Pemilu harus dilaksanakan secara terbuka.
“Katanya kan putusan MK final dan mengikat, kalaupaun ada orang yang menguji harusnya tidak diluluskan,” kata Partaonan Daulay.
Sementara Ketua Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap terkait isu putusan MK yang akan mengembalikan sistem proporsional tertutup.
Menurutnya Presiden harus menjaga agar Pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
“Kami minta Presiden pun harus mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat,” kata Roberth Rouw. (*)
