JabarGo.com – Ridwan Kamil akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada Selasa 5 September 2023.
Jabatan Gubernur yang diduduki Ridwan Kamil dalam waktu dekat akan segera berakhir.
Dalam masa jabatan Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jabar akan berakhir pada 5 September 2023.
Artinya setelah tanggal 5 September 2023 jabatan Gubernur Jabar yang sedianya dijabat Ridwan Kamil, akan kosong dan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur.
Penunjukan Pj Gubernur Jabarpun tidak sekonyong konyong usulan tapi ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Disamping itu DPRD Jawa Barat pun memiliki kewenangan mengusulkan nama untuk menduduki Pj Gubernur Jabar kepada pemetintah pusat.
Dikutip dari laman HaiBandung, saat usulan dilakukan DPRD, maka DPRD Jawa Barat akan menggelar rapat melibatkan fraksi-fraksi untuk menyerap aspirasi, siapa nama yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Haru Suandharu mengaku hingga saat ini DPRD belum mengantongi nama-nama untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur Jabar.
Menurutnya, DPRD saat ini membahas sedang pemberhentian Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar. Haru memperkirakan surat pemberhentian akan diajukan pada bulan Juli.
“Belum ada pembahasan untuk usulan nama, karena kita (DPRD) saat ini akan membahas pemberhentian,” kata Haru seperti dikutip dari HaiBandung.
Ada beberapa kriteria sosok yang akan diusulkan menjadi Pj Gubernur Jabar. Heru menyebutkan, kriteria itu seperti pejabat dengan track record yang baik dan selama ini netral, tidak bermain politik praktis.
Dia (Haru) tak mempersoalkan apakah Pj Gubernur Jabar nantinya seorang militer atau birokrat, selama itu sesuai aturan perundang-undangan.
“Yang pasti (Pj Gubernur Jabar) harus netral dan tidak ikut politik praktis dan yang bersangkutan mampu menjaga amanatnya,” tuturnya.
Pejabat yang bisa ditunjuk menjadi Pj Gubernur diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
UU itu menyebutkan pejabat yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur harus pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I), sementara untuk bupati dan wali kota harus pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Dalam UU itupun dijelaskan, pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I meliputi:
Sekretaris jenderal kementerian,
Sekretaris kementerian,
Sekretaris utama,
Sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara,
Sekretaris jenderal lembaga nonstruktural,
Direktur jenderal,
Deputi,
Inspektur jenderal,
Inspektur utama,
Kepala badan,
Staf ahli menteri,
Kepala Sekretariat Presiden,
Kepala Sekretariat Wakil Presiden,
Sekretaris Militer Presiden,
Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,
Sekretaris daerah provinsi,
jabatan lain yang setara. (*)
