Jabargo.com, Bandung — Anggota DPRD Jabar dari Partai Golkar, Reynaldy Andita Budi Raemi mendukung penuh atas usulan Kabupaten Subang Utara sebagai calon daerah persiapan otonomi baru (DPOB). Ia meyakini, pemekaran tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Subang.
Seperti diketahui, DPRD Jawa Barat (Jabar) telah mengusulkan CDPOB dalam rapat paripurna, Senin, 15 Mei lalu. Sikap tersebut menandakan jika anggota dewan telah memnyetujui pemekaran daerah baru tersebut. DPRD juga telah sampai pada pembahasan soal mekanisme pembahasan Kabupaten Subang Utara.
Olehnya itu, anggota Komisi I ini menilai usulan daerah otonomi baru untuk Kabupaten Subang Utara penting segera direalisasikan. Pasalnya, hal itu menjadi kebutuhan Provinsi Jabar saat ini sebab akan berdampak terhadap daerah tersebut.
“Banyak hal akan mengalami perubahan jika terealisasi. Misalnya anggaan akan bertambah. Pembangunan juga akan lebih merata dan akan berdampak langsung pada masyarakat setempat,” kata Reynaldy Putra.
Ia menyadari, jika pembentukan daerah otonomi baru terkendala pada moratorium pemekaran daerah. Olehnya itu, ia mengajak warga Jawa Barat untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah tersebut.
“Siapa pun warga Jawa Barat mari bersama-sama memperjuangkan pencabutan moratorium itu. Utamanya diharapkan dari anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Jawa Barat untuk memperjuangkan itu,” ujar Reynaldy, yang juga politisi kelahiran Subang itu.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebelumnya menjelaskan, penataan daerah diatur dalam Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pasal tersebut, penataan daerah ditujukan, antara lain, untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Meskipun saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium, namun Kemendagri memberikan peluang kepada daerah untuk menyampaikan usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru. Catatannya, memenuhi ketentuan persyaratan pengusulan pembentukan CDPOB disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.(*)
