JabarGo.com/Bandung – Sekertaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat Edi Rusyandi menyoroti ihwal kelancaran pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang tersendat.
Tersendatnya pendidikan di wilayah yang mengusung politikus muda partai berlambang pohon beringin itu yakni terkait dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Pencairan dana BOS untuk tahap I pada gelombang III di bulan Maret 2023 sebelumnya dikabarkan tak terealisasi dengan baik.
“Dana BOS kan sangat membantu bagi kelancaran pendidikan, terutama di wilayah KBB. Dan itu saya harapkan jangan terulang lagi,” kata Edi Rusyandi.
Seperti diketahui 115 sekolah dari SD dan SMP belum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I gelombang III di bulan Maret 2023.
Penyebabnya adalah terganjal verifikasi sisa dana BOS di Tahun 2022, yang diakui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB.
“Kendalanya ya itu tadi, ada sisi administrasi yang belum rampung sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya,” kata Edi.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat Kami prihatin dan itu seharusnya tidak terjadi karena telah menghambat berbagai kegiatan operasional sekolah yang berdampak pada kegiatan KBM.
Edi menyebutkan bahwa jumlah penerima dana BOS yang seharusnya sudah diterima yaitu untuk SD ada 634 sekolah dengan total penyaluran tahap satu gelombang 1 dan 2 sebanyak 601 sekolah.
Sisanya 33 sekolah baru akan disalurkan. Dan pada gelombang 3 untuk SD swasta yang menerima BOS sebanyak 43 sekolah dengan total yang sudah disalurkan tahap 1 sebanyak 17 sekolah.
Sedangkan untuk SMP negeri ada 67 sekolah yang terdata menerima dana BOS dengan rincian 62 sekolah yang telah dicairkan dan lima sekolah yang belum.
Untuk SMP swasta total penerima BOS sebanyak 110 sekolah dan ada 51 sekolah yang bakal menerimanya di tahap ketiga.
Secara keseluruhan total penerima dana BOS tahap 1 baik SD negeri dan swasta juga SMP negeri dan swasta sebanyak 854 sekolah. Dan dari jumlah tersebut yang sudah menerima penyaluran dana BOS tahap 1 gelombang 1 dan 2 sebanyak 739 sekolah.
Edi Rusyandi berharap agar pihak sekolah segera menyelesaikan persoalan administrasi BOS tersebut supaya dapat segera terealisasi.
“Gegara persoalan penyelesaian administrasi yang tertunda jangan sampai berdampak pada berbagai kegiatan sekolah untuk kedepannya,” tuturnya. (*)
