JabarGo.com/Bandung – Terjadinya lahan kritis dipicu oleh berbagai hal termasuk diantaranya adalah terjadinya perkembangan pembangunan di segala sektor, tak terkecuali kebutuhan akan pemukiman.
Hal ini pun dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya sehingga akan berdampak pada alih fungsi lahan atau deforestasi.
Alih fungsi lahan di sini tidak hanya terjadi untuk pengembangan pembangunan tetapi guna memenuhi kebutuhan pangan, papan dan sandang.
Di Jawa Barat ada ribuan lahan kritis, seperti sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Citarum, Cimanuk, Cisadane, Cisanggarung dan Cilaki serta kerusakan lahan lain yang kini sudah sangat mengkhawatirkan.
Bahkan akibat kerusakan di kawasan hulu sungai berdampak pula makin berkurangnya tutupan lahan, yang artinya resapan air tidak terjadi dengan semestinya.
Sehingga memicu terjadinya bencana alam seperti saat musim hujan akan terjadi ancaman bencana banjir, tanah longsor.
Begitupun saat musim kemarau, ancaman kekurangan pasokan air akan terjadi bahkan sawah-sawah tidak dapat ditanami karena kekeringan.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Golkar, Edi Rusyandi kepada JabarGo.com belum lama ini.
Menurut Sekretaris Fraksi Golkar, kerusakan lahan kritis itu harus mendapat perhatian serius pemerintah untuk segera melakukan pencegahan dan mengatasinya.
Seperti mereboisasi dari hulu dan larangan pembukaan lahan untuk keperluan apapun. Di sini Pemerintah Pusat melalui Kementerian LHK dan Pemprov Jabar melalui Dinas terkait harus terus berupaya mengatasi lahan kritis
Disebutkan, upaya Pemprov Jabar melalui program Agroforestri yaitu salah satu program dalam guna mengatasi lahan kritis.
“Di sini mengkombinasikan penggunaan lahan dengan pepohonan keras dan tanaman pertanian,” kata Edi Rusyandi asal Dapil Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Program Agroforestri ini, kata Edi, dinilai cukup baik dalam mengatasi lahan kritis. Komisi II DPRD Jabar pun mendukung dan mendorong agar pemprov terus melanjutkannya.
“Memang ini tidak memang tidak mudah, dibutuhkan kesadaran dan keseriusan semua pihak,” ucapnya.
Di sini dibutuhkan sinergitas para steacholder serta dukungan seluruh komponen masyarakat.
“Bukan semata tanggung jawab pemerintah tapi semua steacholder, pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat,” tuturnya.(*)
