JabarGo.com/Bandung – Sejak tahun 2020 Provinsi Jabar sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi.
Perda ini dibuat untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jabar.
Dalam Perda No 1 tahun 2020 pun memiliki peran bagi Pemprov Jabar guna melakukan pemantauan harga, informasi ketersediaan stock barang kebutuhan pokok.
Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar, Edi Rusyandi, S.Pd.I kepada JabarGo.com di Bandung beberapa waktu lalu.
Di sini, tambahnya, Pemprov Jabar dapat melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di beberapa daerah kabupaten/kota.
Pihaknya mendesak Pemprov Jabar untuk segera membuka Pusat Distribusi di beberapa wilayah Jabar, termasuk pada tahun anggaran 2023 ini.
“Perda Pusat Distribusi ini dapat dijadikan payung hukum / rujukan bagi kabupaten Kota untuk membuat pusat Pasar Tani,” tandas Edi. ( *)
